Jakarta, NAWACITApost.com - Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani SF Motik meminta pemerintah daerah (Pemda) mengajak HIPPI untuk rembugan terkait pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pasalnya, anggota HIPPI banyak yang berasal dari UMKM, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan.

"Tolong jika ada kegiatan atau program kebijakan, HIPPI diajak bicara," kata Suryani usai melantik pengurus DPD HIPPI DKI Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Suryani juga meminta DPD RI atau senator untuk merangkul HIPPI utamanya terkait kebijakan yang menyangkut DKI Jakarta. Karena, karena program HIPPI bukan hanya menyangkut soal operasional saja, tetapi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut anggotanya.

"Jadi HIPPI itu pribumi dalam artian pribadi yang membumi di Indonesia, selama mindset-nya itu pembangunan Indonesia itu berhak menjadi anggota dan pengurus HIPPI," kata dia.

Suryani menambahkan, UMKM mendapat perhatian serius di tahun politik. Pasalnya, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, UMKM dilupakan setelah tahun politik berlalu.

"Siapa nanti yang mau jadi presiden, itu dalam kebijakannya betul-betul menyertakan kebijakan UMKM, baik policy-nya , terus implementasi programnya. Dan kita harap dimulai dari DKI Jakarta," kata Suryani.