OPINI, SBY Dan DI Diduga Lakukan Tindak Pidana Pembocoran Rahasia Negara

NAWACITAPOST.COM - Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko dan Sekjend Jhonny Allen Marbun turut menanggapi isu pembocoran rahasia negara yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Denny Indrayana (DI). Berdasarkan opininya, Saiful Huda Ems menyebut bahwa SBY dan DI telah memberikan pernyataan tendensius, kontroversial bahkan menjurus pada tindak pidana, yakni pembocoran rahasia negara. "Apa yang dinyatakan oleh SBY dan DI bisa masuk dalam kategori fitnah, pencemaran nama baik dan tindakan mengundang kebencian serta makar pada institusi negara," kata Saiful Huda Ems dalam keterangannya. Selanjutnya, Saiful Huda Ems memaparkan SBY dan DI seolah sama-sama kompak, menginformasikan pada khalayak umum, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan akan mengubah Sistem Pemilu 2024 menjadi Proporsional Tertutup. Lalu, KPK telah dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan satu tahun, jika KPK berhasil melakukan tukar guling kasus beberapa oknum pejabat Mahkamah Agung (MA) yang terlibat skandal korupsi atau Mafia Peradilan, dan mau bersedia (nantinya) memenangkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat hasil KLB, yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dan Sekjen Jhonny Allen Marbun. Sementara itu, Saiful Huda Ems membeberkan kinerja Menko Polhukam Mahfud MD yang sudah bereaksi tegas, bahwa Polisi harus segera menyelidiki sumber A1 pernyataan DI, agar tidak menjadi spekulasi yang mengandung fitnah. "Adakah pejabat di MK yang benar-benar telah memberikan informasi seperti itu pada DI. Karena terlepas benar tidaknya info tersebut, jika benar ada pejabat MK yang melakukannya sebelum hal itu diumumkan ke publik, maka bagi Menko Polhukam itu juga sudah masuk pada ranah pidana, yakni pembocoran rahasia negara. Putusan MK itu merupakan rahasia negara yang sangat ketat sebelum dibacakan," tulisnya. Namun, jika itu hanya pernyataan DI yang mengada-ada, bukankah hal itu sudah tergolong sebagai sebuah fitnah yang keji ?. "Kami sendiri (DPP Partai Demokrat hasil KLB), sejak awal sangat percaya dengan MK juga MA yang independen, merdeka, bahwa MA akan memutus perkara (PK) ini secara transparan dan seadil-adilnya, mengingat MA merupakan benteng terakhir dari keadilan," tulisnya. "Segala informasi mengenai penyelewengan konstitusional dan AD/ART di Partai Demokrat yang dipimpin Bocil Mantan Mayor yang bermimpi menjadi Capres itu, sudah banyak bertebaran di berbagai media tanah air selama kurun waktu 2021 hingga 2023 ini. MA pasti sudah sangat tau tentang hal itu," jelasnya. DI juga mengungkapkan dari --yang menurutnya-- sebuah sumber yang sangat dia percayai, dan yang katanya yang pasti bukan Hakim Konstitusi, bahwa kita akan kembali pada Sistem Pemilu ORBA yang otoritarian dan koruptif, dan MK akan mengabulkannya. Celakanya Sang Big Boss (SBY) turut mendengungkannya, dengan menambahkan, bahwa SBY telah mendapatkan info dari salah seorang mantan menteri tentang Partai Demokrat yang kemungkinan besar akan benar-benar diambil alih oleh Moeldoko melalui MA. Ini benar-benar tuduhan atau fitnah yang sangat serius dan keji !. Berikut ini pernyataan Saiful Huda EMS, Peninjauan Kembali (PK) itu upaya hukum yang konstitusional, SBY tidak boleh sembarangan berbicara sebagaimana anaknya (AHY), bahwa Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat, yang diantaranya melalui tirani yudicial !. SBY menyatakan Indonesia bukan negara predator, dimana yang kuat akan memangsa yang lemah. Hallo Pak SBY, ini sudah zaman Pemerintahan Jokowi yang sudah sangat demokratis dan maju, sudah tidak seperti di zaman Pemerintahan Pak SBY dulu yang kerap terjadi pengambil alihan Ketum Parpol secara paksa meski bertopeng keputusan lembaga Yudicial !. Jangan mengigau Pak !. Tangan-tangan politik yang akan mengganggu Partai Demokrat agar tidak ikut Pemilu 2024 itu hanya bualan SBY saja. Tidak ada sama sekali dari pihak Pemerintah yang akan sudi melakukan hal itu, sebab semua orang tau, Si Bocil Mantan Mayor yang bermimpi jadi Capres 2024 itu tidak akan sanggup memimpin Partai Demokrat yang besar. Tanpa ada pihak luar yang turut campur dalam masalah internal Partai Demokratpun, para kader dan pengurusnya sendiri sudah banyak yang bubar dan protes pada AHY karena tingginya pungutan liar dari DPP PD menjelang Pileg 2024 !. Dalam opininya, apapun keadaannya, fakta telah berbicara, bahwa SBY dan DI telah melakukan tindak pidana berupa pembocoran rahasia negara yang menjurus pada fitnah dan pencemaran nama baik yang sangat keji. Maka kami memohon pada pihak Kepolisian agar segera menangkap SBY dan DI lalu segera memprosesnya secara hukum. Sepakat dengan SBY, negara ini bukan penganut Hukum Rimba, maka SBY dan DI serta Oknum Pejabat MK harus segera ditangkap dan diproses hukum !...(SHE).

OPINI, SBY dan DI Diduga Lakukan Tindak Pidana Pembocoran Rahasia Negara

Saiful Huda EMS sebut SBY dan DI telah memberikan pernyataan tendensius, kontroversial bahkan menjurus pada tindak pidana

Tanggapan Atas Ditolaknya PK Partai Demokrat KLB

Lembaga Survei SPIN : Andika Perkasa Nomor Satu untuk Cawapres dari Kalangan Militer

Pimpin Apel Pagi, Kadiv Pemasyarakatan Suprapto Tekankan Semangat WBBM

Kemenkumham Babel : 300 Kades/ Lurah Lolos Paralegal Justice Award, Ini Dia Wakil Babel

Kemenkumham Babel : 300 Kades/ Lurah Lolos Paralegal Justice Award, Ini Dia Wakil Babel

BERITA TERBARU

Gandeng Perjakin, AHBI Jawa-Bali kembali Gelar Crash Programme PKPP Angkatan VIII

PJ. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad Silaturahmi Ke Kantor DPRD Kota Bekasi

Lapas Kelas III Kotanopan Kanwil Kemenkumham Sumut Terima Patroli Sambang

Hadiri Wisuda IAKN Manado, Dirjen Bimas Kristen : Wisudawan harus Turut Bertanggung Jawab atas Masa Depan Bangsa

BERITA TERPOPULER

Rekam Jejak Jeffrie Geovanie, Pegawai Bank, Pengusaha Hingga Dewan Pembina PSI

Peserta P3K P1 Guru Cemas ” Kami Buat Akun Baru Tidak?”

Hibah Lahan Dari Gubernur Kepri Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Agama, Diduga Masih Milik Warga

Formasi Sipir Lapas di Buka Pada CPNS 2023 Kemenkumham, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Pengusaha Showroom di Karawang Beli Mobil Mewah, Berujung Jadi Tersangka Oknum Polisi Dilaporkan ke Propam

Abdul Azis Siap Jaga Kapuk Muara

Profil dan Biodata Eep Saefulloh, Konsultan Politik Hingga Jadi Founder Digital Marketing and Solutions

BERITA REKOMENDASI

Kalapas Narkotika Langkat Kanwil Kemenkumham Sumut Berikan Hadiah Pada Pemenang Lomba Semarak HUT RI dan Hari Kemenkumham HDKD ke-78

Kakanwil Kemenkumham Sulut Berikan Materi Hukum dan HAM kepada Finalis Nyong Noni Sulawesi Utara Tahun 2023

TPM Verifikasi Lapangan Lapas Parepare Untuk Wujudkan WBK

Perjuangkan Kenaikan Honor Guru Ngaji, Pepep: Wujud Komitmen PPP Bagi Bangsa

KATEGORI

JUJUR - CEPAT - TERPERCAYA

Welcome Back!

Retrieve your password

Add New Playlist

OPINI, SBY dan DI Diduga Lakukan Tindak Pidana Pembocoran Rahasia Negara

Saiful Huda EMS sebut SBY dan DI telah memberikan pernyataan tendensius, kontroversial bahkan menjurus pada tindak pidana

Baca Juga :

Pimpin Apel Pagi, Kadiv Pemasyarakatan Suprapto Tekankan Semangat WBBM

Kemenkumham Babel : 300 Kades/ Lurah Lolos Paralegal Justice Award, Ini Dia Wakil Babel

BERITA TERBARU

BERITA TERPOPULER

BERITA REKOMENDASI

KATEGORI

JUJUR - CEPAT - TERPERCAYA

Welcome Back!

Retrieve your password

Add New Playlist