Menko PMK: Banten Baik, Tapi Harus Dipercepat

> Lanjutan Roadshow, Kupas Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Banten JAKARTA, NawacitaPost.com – Upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan pemerintah. Prevalensi stunting di Indonesia saat ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, stunting diharapkan bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Salah satu praktik baik percepatan penurunan stunting adalah Provinsi Banten. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen. Kemudian di tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen, turun sebesar 4,5 persen dari tahun 2021. Sementara, kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten rata-rata sudah dibawah angka 1 persen, yang mana sudah sangat rendah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penurunan stunting dan kemiskinan di Provinsi Banten sudah sangat baik. Khususnya Kota Tangerang Selatan, Tangerang, Cilegon, Serang, dan Kabupaten Serang. Hal itu disampaikan Menko PMK dalam lanjutan Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota di Povinsi Banten, yang diikuti oleh Kota Tangerang Selatan, Tangerang, Cilegon, Serang, dan Kabupaten Serang, pada hari Jumat (3/02/2023). "Di 5 Kabupaten kota yang presentasi pada hari ini baik dalam hal stunting maupun kemiskinan ekstrem cukup menggembirakan penanganannya," ujarnya. Kegiatan diikuti oleh Walikota Serang H. Syafrudin, Bupati Kabupaten Serang Ratu Tatu Chasanah, Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, perwakilan Kementerian Kesehatan, perwakilan BKKBN, perwakilan Kementerian PUPR, dan perwakilan kementerian dan lembaga lain. Salah satu contoh penurunan stunting yang baik yakni di Kota Tangerang Selatan, yang menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan stunting yang signifikan di Provinsi Banten. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021, prevalensi stunting Tangerang Selatan sebesar 19,9 persen. Pada tahun 2022, prevalensi stunting turun drastis menjadi 9 persen. Lebih lanjut, menurut Menko PMK, meskipun penurunan stunting sudah bagus, namun dia meminta pemerintah daerah tetap mempercepat dan mengoptimalkan target yang dicapai. "Sehingga kita harapkan Provinsi Banten, khususnya di 5 Kabupaten/Kota ini bisa menjadi model menjadi eksemplar dalam menuntaskan stunting dan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan pengurangan stunting," ujarnya. Sebagai informasi, kegiatan Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota di Povinsi Banten, merupakan lokus ke lima yang disisir untuk percepatan penangan stunting dan kemiskinan ekstrem. Povinsi Banten merupakan daerah ke-5. Sebelumnya, sudah diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Sulawesi Tenggara. Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan stunting yang signifikan di Provinsi Banten. Berdasarkan data SSGI, tahun 2022, prevalensi stunting turun drastis menjadi 9 persen. Hal ini juga didukung oleh fasilitas kesehatan seperti RS, Puskesmas dan Posyandu yang telah memadai. Ditambah juga dengan jumlah alat kesehatan seperti antropometri kit serta USG di Posyandu dan Puskesmas hampir semua sudah terpenuhi. Untuk mendukung upaya penurunan stunting ini juga, pemerintah Kota Tangerang Selatan juga berupaya untuk mengatasi kemiskinan yang berada di wilayah tersebut. Tercatat bahwa kondisi penduduk miskin ekstrem di Kota Tanggerang mengalami penurunan yang signifikan yaitu pada tahun 2020 berada di kisaran 2,29 persen dan pada tahun 2021 menjadi 0,26 persen. Kemudian, Kota Tangerang juga mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan data SSGI 2021 prevalensi stunting sebesar 15,3 persen, kemudian ditahun 2022 menjadi 11,8 persen. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah memberikan intervensi spesifik kesehatan sejak dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Jumlah fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan sarana kesehatan juga sudah mumpuni. Kemudian juga tren kemiskinan ekstrem di Kota Tanggerang juga mengalami penurunan, dari 1,61 persen di tahun 2021 menjadi 0,75 persen di 2022. Di Kota Cilegon, berdasarkan data SSGI, pada tahun 2022 angka stunting sebesar 20 persen. Berbagai upaya penurunan stunting juga dilakukan dengan pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan. Kota Cilegon juga mengalami penurunan kemiskinan ekstrem yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,51 persen atau berjumlah 2.270 jiwa, dan pada tahun 2022 sebesar 0,54 persen menjadi 2.440 jiwa. Di Kota Serang, pada tahun 2022 berdasarkan data SSGI yaitu 23,8 persen, masih cukup tinggi. Kondisi ini juga ditambah dengan fasilitas kesehatan seperti USG dan Antropometri yang belum memadai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kota Serang untuk upaya penurunan stunting. Mulai dari Remaja sosialisasi Tablet tambah darah, sosialisasi calon pengantin, ibu hamil, dan pemenuhan gizi bayi dan balita. Kemudian, Kondisi Stunting di Kabupaten Serang berada di angka 26,4 persen atau turun 0,8 persen dari tahun 2021 yang berada di angka 27,2 persen. Ketersediaan alat ultrasonografi (USG) dan antopometri di wilayah ini pun masih dibutuhkan oleh posyandu dan puskesmas. Terlebih lagi jumlah posyandu di Kabupaten Serang ini mencapai 1.538 dimana ketersediaan antropometri hanya sekitar 341 saja. Dalam kesempatan itu, Menko PMK Muhadjir Effendy meminta agar setiap daerah yang masih belum memiliki kelengkapan fasilitas kesehatan seperti Antopometri kit dan USG untuk bisa mengusulkan kepada Kementerian 5Kesehatan. Kemudian untuk penanganan kemiskinan ekstrem dari segi perbaikan kawasan kumuh dan lingkungan, Menko PMK meminta daerah untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. "Termasuk penambahan sanitasi air minum kalau ada yang masih membutuhkan atau yang ingin mempercepat silahkan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Dikomunikasikan dengan Kementerian PUPR. Begitu juga dalam kaitannya pengadaan fasilitas kesehatan saya kira Kemenkes juga sudah merespons dengan baik," ujarnya.(Adpim)