Presiden Gratiskan SIM, Ketua DPD : Kebijakan Pro Rakyat

0
545
Foto : Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aa LaNyalla Mahmud Mattalitti

Jakarta, NAWACITAPOST – Masyarakat tak mampu kini tak lagi terbebani biaya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggratiskannya. Melalui PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian RI, Presiden Jokowi menggratiskan kepengurusan SIM. Menanggapi hal ini, Ketua DPD RI Aa LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan. Langkah tersebut merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.

BACA JUGA: Marching Band Locomotive Raih Juara Umum Grand Prix Marching Band Virtual Competition 2020

“Kebijakan semacam ini harus diperbanyak,” ujar LaNyalla dalam pernyataan tertulisnya, pada (3/1/2021). Dia pun mengungkapkan. DPD mengapresiasi Presiden Jokowi. “Ini sebuah kebijakan pro rakyat. Masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas ini sebaik – baiknya. Harus diingat, kemudahan yang diberikan pemerintah jangan disalahgunakan,” paparnya. Lebih lanjut, senator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini menyerukan bahwa Polri harus memastikan penerima manfaat. Yakni merupakan masyarakat yang berhak atau yang masuk dalam kategori sesuai aturan PP Nomor 76 Tahun 2020.

BACA JUGA: Din Syamsudin Nikah Lagi, Frustasi Gagal Besarkan KAMI?

Disebutkan, PP Nomor 76 Tahun 2020 mengatur 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Polri. Jenis PNBP diantaranya pengujian untuk penerbitan SIM baru dan perpanjangan SIM. Pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi, penerbitan STNK, penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor, penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor, penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor, penerbitan BPKB, penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah dan penerbitan SKCK.

BACA JUGA: Pasca Libur Panjang, KAI Commuter Imbau Pengguna Manfaatkan Hari Minggu

Dalam pasal 7 PP yang diteken Presiden Jokowi pada (21/12/2020) dijelaskan. Tarif atau jenis PNBP bisa ditetapkan sampai dengan Rp 0 atau 0 persen. Termasuk untuk pengurusan SIM. Bunyinya adalah dengan pertimbangan tertentu, tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0 atau 0 persen. Penjelasan soal pertimbangan tertentu yang dimaksud dalam pasal 7 antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kegiatan kenegaraan dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tak mampu, mahasiswa/pelajar, dan UMKM.

BACA JUGA: Refleksi Tahun 2020, Yasonna Laoly Persembahkan Segudang Prestasi untuk Negeri

Ini berarti biaya Rp 0 bukan hanya berlaku bagi warga tak mampu saja. Selain pengurusan SIM, layanan yang mendapatkan prioritas gratis lainnya yakni penerbitan SKCK. Hanya saja ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan layanan gratis akan diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut juga harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (OSS/Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Awali 2021 Gowes bersama Sahabat, Yasonna Laoly Optimis Kemenkumham Mampu Pertahankan dan Tingkatkan Prestasi