Surabaya NAWACITAPOST – Pemilihan Kepala Daerah, bukan hanya sekedar pertarungan antar Calon dalam berebut kekuasaan. Namun disitu juga terdapat aksi dukung mendukung, salah satunya termasuk dalam Instansi Pemerintahan yang didalamnya ada banyak Kepala Dinas. Apalagi bila Sang Calon adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara).
Khusus di Surabaya, menjelang Pilwali Surabaya 9 Desember 2020 mendatang, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral. Ia menegaskan netralitas ASN akan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.
Hal ini disampaikan Reni Astuti dalam acara Cangkrukan Demokrasi Sehat di Hotel Mercure Mirama Jalan Raya Darmo, Jumat (2/10). Dalam acara yang bertemakan “Pilwali Surabaya; Netralitas dan Potensi Abuse of Power” ini, Reni memberikan sorotan bahwa netralitas ASN akan berpengaruh pada pelayanan masyarakat.
“Netralitas itu identik dengan kualitas. Netralitas akan membawa kualitas dan melahirkan atau terpilihnya pemimpin yang berkualitas pula,” ujarnya.
Menurutnya, dalam momen pilkada serentak ini, sebagai kota besar, pilwali di Surabaya akan menjadi salah satu sorotan di Indonesia. Selain itu, sorotan juga akan tertuju di Medan dan Solo. Karena itu ia tidak menginginkan ada ASN yang tidak netral.
Reni kemudian mengungkapkan dua hal di Surabaya. Pertama, tentang anggaran bagi kampung tangguh. Dikatakan, pandemi covid-19 perlu penanganan bersama. Tetapi kampung tangguh sebelumnya tidak mendapat support atau bantuan dari Pemkot Surabaya. Kampung tangguh pun akhirnya hidup mandiri.
“Kami mendapat keluhan, mereka butuh support kampung tangguh tapi tidak juga dibantu. Baru setelah itu ada bantuan dengan alasan baru ada perwali (peratutan wali kota),” terangnya.
Padahal, lanjut politisi perempuan asal PKS ini, sejak beberapa bulan lalu bantuan itu semestinya sudah bisa diberikan melalui dana tidak terduga. Sedangkan perwali tentang pencairan bantuan kampung tangguh baru dikeluarkan tanggal 29 September 2020.
“Bulan Mei harusnya sudah bisa dibantu. Ini tentu menjadi pertanyaan. Dari fungsi pengawasan, kami mengatakan ini terlambat. Semestinya, ketika orang lapar bantuannya ya diberikan saat orang itu lapar,” papar dia.
Dijelaskan pula, dalam masa pandemi covid-19 ini semua masyarakat harus dilayani. Reni berharap pelayanan itu tidak melihat pada kecondongan pada paslon tertentu.
Dicontohkan, Pemkot Surabaya banyak mendapat bantuan sembako, hand sanitizer, masker dan PCR. “Tentu semuanya harus diserahkan ke warga tanpa melihat pilihan politiknya. Kalau netralitas ini ada, maka semuanya akan terlayani,” katanya kemudian.
Kedua, Reni menyentil tentang dana kelurahan. Menurutnya, dana tersebut bisa direalisasikan lebih cepat.
Diungkapkan, aturan dari pemerintah pusat sudah turun Februari 2019. “Maka sebetulnya pemkot tidak butuh waktu lama mengeluarkan perwali dana kelurahan. Tapi kita tahu bersama perwali keluar akhir Desember 2019 dan realisasinya di tahun 2020. Kenapa baru muncul sekarang? Apalagi sekarang sedang ada covid-19,” jabar anggota DPRD Surabaya tiga periode ini.
“Kita berharap netralitas ada tanpa melihat pilihan politik,” lanjut dia.
Sementara itu, Abdul Malik, praktisi hukum yang juga menjadi narasumber dalam acara acara Cangkrukan Demokrasi Sehat menyatakan netralitas ASN sangat penting. Ia menyorot reklame atau baliho yang menampilkan gambar kepala daerah.
“Satpol PP tidak berani menurunkan. DPRD juga tidak mbengok. Kurang greget, ada apa?” katanya.
Baginya, hal itu bisa dicari celah hukumnya untuk ditindaklanjuti. “Seharusnya tim advokasi yang kerja. Cari celah hukumnya. Itu tugasnya tim. Kalau saya pengamat. Saya netral, tidak membela siapa-siapa,” tambahnya.
Narasumber yang lain, pengamat politik dari Unesa, Agus Mahfud Fauzi menyatakan jika ada penyelenggara pilkada tidak netral, mereka bisa diproses dan diberhentikan.
“Jika ada yang tidak netral, itu akan selalu mengganggu pilkada,” ujarnya.
Ia menyebut netralitas ASN pasti mendapat sorotan. Apalagi jika ada petahana yang terlibat dalam pilkada tersebut. “Kalau petahana terlibat, pasti ada indikasi. Tapi mereka (yang tidak netral) bisa kok diproses,” jelasnya. (BNW)
