Di Suap 30 Juta, KPK Selidiki Keterlibatan Hakim PN Tangerang

8
177
NAWACITAPOST, JAKARTA – Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, ‎Hasanuddin, hari ini. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pemulusan putusan perkara perdata di PN Tangerang.
Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Hasanuddin akan diperiksa untuk penyidikan Wahyu Widya Nurfitri (WWN), rekannya sesama hakim PN Tangerang yang diciduk KPK lalu dijadikan tersangkan dan ditahan.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WWN,” jelas Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Selain Hasanuddin, KPK juga memanggil saksi lainnya yakni, Ibu Rumah Tangga, Hj Momon dan pihak swasta bernama Reza. Keduanya juga akan diperiksa untuk proses penyidikan Wahyu Widya Nurfitri.
Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan suap pemulusan putusan perkara perdata yang sedang ditangani PN Tangerang.
Empat tersangka tersebut yakni, Wahyu Widya Nurfitri; Panitera Pengganti PN Tangerang, Tuti Atika; dan dua orang Advokat, Agus Wiratno serta HM Saipudin.
Dalam perkara ini, dua Advokat, Agus Wiratno dan HM Sa‎ipuddin diduga menyuap Ketua Majelis Hakim, Wahyu Widya Nurfitri sebesar Rp30 Juta. Uang suap Rp30 juta tersebut diduga untuk memuluskan gugatan perdata perkara wanprestasi yang sedang berproses di PN Tangerang.
Uang Rp30 juta tersebut diberikan oleh Agus Wiratno dalam dua kali tahapan. Pada tahap pertama, Agus menyerahkan Rp7,5 Juta sebagai dp atau tanda jadi pada 7 Maret 2018. Sedangkan sisanya, diberikan ‎pada 12 Maret 2018, kemarin.
Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Wahyu Widya dan Tuti disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan pihak yang diduga pemberi suap, Agus dan HM Saipudin disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
(Red: Ask)

Comments are closed.