DPR Ingatkan Pemerintah Terkait Polemik Infrastruktur

0
162
Keterangan: Ecky Awal Muharram anggota Komisi XI DPR R

 

Jakarta, NAWACITA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah agar meredam masalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus mengevaluasi secara serius tiga isu yang menghantui pembangunan infrastruktur yaitu utang, keselamatan, dan tenaga kerja lokal.

Kabinet Kerja yang dibentuk pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memang menargetkan pembangunan infrastruktur sebagai fokus kerja. Dengan infrastruktur, pemerintah yakin mencapai pertumbuhan ekonomi meroket (rata-rata 7 persen per tahun)

Melihat kondisi tersebut, Ecky Awal Muharram anggota Komisi XI DPR RI, menjelaskan bahwa memang infrastruktur dibutuhkan, karena ekonomi kita tidak berjalan efisien. Namun Infrastruktur buruk menyebabkan high cost economy, sehingga daya saing kita jauh di bawah negara sekawasan.

“Akan tetapi beda yang terjadi dilapangan, pembangunan tak berjalan mulus. Pertama terkait dengan kecukupan dana, “jelas Ecky dalam rilis yang diterima Nawacitapost, Jumat (09/3/2018).

Sejak 2015 pemerintah telah memotong belanja subsidi dan menaikkan belanja modal. Namun, itu tidak cukup memenuhi target pembangunan infrastruktur. Kalkulasi pemerintah diperlukan sekitar Rp 5.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2015-2019. Pada 2018, secara total anggaran infrastruktur sebesar Rp 410 triliun.

“Kondisi malah sekarang berbeda karena kebutuhan tidak sesuai dengan pemasukan negara. Malah sekarang negara makin rentan terpapar risiko fiskal,” kata Ecky.

Kedua, pembangunan infrastruktur juga terusik oleh maraknya kecelakaan kerja. Sepanjang 2017 misalnya, telah terjadi 7 kali kecelakaan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sedangkan pada 2018 sudah terjadi 5 kali kecelakaan. “Kok seperti dikebut ya? sehingga muncul pertanyaan terhadap kualitasnya. Padahal infrastruktur harus dapat digunakan untuk jangka panjang ” papar Ecky.

Pada poin ketiga, Ecky turut menyoroti masalah rendahnya keterlibatan tenaga kerja Indonesia pada proyek infrastruktur. Ini cukup dramatis, karena pemerintah sudah menggenjot proyek-proyek infrastruktur, namun penyerapan tenaga kerja masih terbatas.

“Kalau kita lihat di BPS, penyerapan tenaga kerja hanya 8,14 jutaan per Agustus 2017; dan justru turun dari Agustus 2015 sebesar 8,21 juta. Jadi, apa gunanya jika proyek-proyek infrastruktur tidak membuka lapangan kerja bagi rakyat. Masa pekerja kasar saja harus impor,” tutup Ecky.

 

 

(Red: Kur)