Foto: Net

Nawacitapost.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak setahun lalu telah membentuk satuan unit khusus pengaduan pungutan liar (pungli). Unit ini bertugas mengawasi dan melaporkan jika terjadi tindakan pungli di seluruh pelayanan publik yang ada di lingkungan Kemenkumham.

“Misalnya, orang membesuk (tahanan) diminta duit Rp 10 ribu, orang mengurus paspor diminta juga, itu yang mau diselesaikan,” kata Ketua Unit Pengaduan Pungli Kemenkumham yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham Aidir Amin Daud, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tim tersebut beranggotakan Irjen Kemenkumham, Dirjen Pemasyarakatan I Wayan Dusak, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, Dirjen Kekayaan Intelektual yang saat ini pelaksana tugasnya juga dipegang oleh Aidir Amin Daud, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Freddy Harris, sedangkan Menkumham Yasonna H Laoly menjadi penasihat.

Tim ini juga berkordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 11 Oktober 2016 lalu. Melalui koordinasi, diharapkan dapat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku yang melakukan pungli di lingkungan Kemenkumham.

“Bukan cuma kita yang akan berantas, tapi juga tim saber nasional. Kami tentu bekerja dengan tim saber pusat, tapi kalau dianggap berulang-ulang, sudah berlebihan, maka mereka akan melakukan OTT,” tambah Aidir.

Aidir mengatakan, jika menemukan pungli, unit ini tidak segan-segan akan merekomendasikan sanksi yang berat kepada pelaku. Salah satu sanksi yang akan diberikan bila ada pegawai yang terbukti melakukan pungli menurut Aidir adalah pemecatan.

“Pak Menteri sudah bilang akan ditindak tegas, akan dilakukan pemecatan jika tertangkap, tapi tentu ada tahapannya. Mungkin ada yang langsung dipecat, yang lebih sedikit (perbuatannya) mungkin diberi hukuman disiplin, kalau narkoba tentu kita pecat,” ungkap Aidir.

Baca juga :  Pentingnya UMKM Desa Bacem Meningkatkan Produk Unggulan Telur Asin Bebek

Unit pengaduan pungli juga menjamin kerahasiaan pelapor.Atas dasar itu, ia berharap, masyarakat tak segan-segan untuk melaporkan jika ada dugaan tindakan tersebut. “Kerahasiaan pelapor dijamin dong. Kalau dia tidak mau disebut nama kita perhatikan itu,” ungkap Aidir.

Berikut adalah nomor pelayanan masyarakat untuk pengaduan pungli di unit Kementrian Hukum dan HAM. Nomor pengaduan itu adalah Menteri Hukum dan HAM 08111377801, Sekretaris Jenderal 08111377802, Inspektur Jenderal 08111377803, Dirjen Pemasyarakatan 08111377804, Dirjen Administrasi Hukum Umum 08111377805, Dirjen Kekayaan Intelektual 08111377806 dan Dirjen Imigrasi 08111804700. (hadi)

Comments are closed.