Menkumham Yasonna Jelaskan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 Kepada Presiden Swiss

0
215
Menkumham dan Presiden Swiss (Foto: Istimewa)

Nawacitapost.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bertemu  Presiden Swiss, Madam Doris Leutard, di Istana Kepresidenan, Bundes Haus, West Wing, Swiss, Kamis (4/5/2017) kemarin, sekitar pukul 16.00 waktu setempat.

Berbagai masalah dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari bantuan pendidikan, kerjasama penanganan narkoba, hingga Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 yang dirasa menjadi kendala bagi pengusaha Swiss untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Selain berharap hubungan kedua negara bisa meningkat, beliau (Madam Doris Leutard) juga menawarkan kerjasama dalam penanganan kejahatan narkoba,” ujar Menkumham Yasonna, melalui selular, Jumat (5/4/2017).

Menurut Yasonna, Madam Doris Leutard juga menyetujui kerjasama di bidang vocational training, seperti bantuan Swiss untuk sekolah perhotelan di Lombok, dan juga rencananya di Palembang. Hal ini nantinya sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan siswa.

“Beliau secara khusus juga menanyakan tentang Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016, yaitu mengenai kewajiban pemegang paten untuk membuat produknya (pabrik) di Indonesia,” tutur Menkumham.

Terkait ketentuan ini, menurut Yasonna, saat ini telah disusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Kepada Madam Doris Leutard, Menkumham menjelaskan bahwa pemegang paten dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk penundaan pendirian pabrik dengan disertai alasan-alasannya.

Selain itu, sambung Menkumham, pemilik paten tidak diwajibkan mendirikan pabrik jika sudah memiliki lisensi di Indonesia, dan bila pabriknya ada di kawasan regional.

Sejauh ini, Dubes Indonesian untuk Swiss banyak menerima keluhan pengusaha Swiss tentang kewajiban mendirikan pabrik di Indonesia. Namun menurut Menkumham, dengan ketentuan yang akan
diatur dalam PP tersebut, masalahnya sudah bisa diatasi.

“Presiden Swiss juga menyambut baik hasil pertemuan saya dengan Director General of Justice tentang kerjasama Indonesia dengan Swiss dalam bidang Hukum Perdata Internasional, juga melanjutkan second round negotiation tentang bilateral Treaty terkait Mutual Legal Assistance,” tandas Menkumham. (hadi)