Menkumham Yasonna Minta Dirjen Perundang-undangan Benahi Regulasi yang Rumit dan Tumpang Tindih

61
148
Yasonna Laoly (Foto: Hasan Alhabshy/dtc)

Nawacitapost.com – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly berusaha mengatasi regulasi bermasalah di Indonesia yang dianggap  terlalu rumit dan tumpang tindih. Untuk itu, dia menugaskan Dirjen Perundang-undangan segera mengambil langkah menata dan membenahi regulasi.

“Membenahi regulasi kita agar lebih sederhana dan memudahkan layanan kita pada stakeholders, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya,” kata Yasonna seperti disampaikan Dirjen PP Widodo Ekatjahjana di sela kunjungannya ke Kejaksaan Agung Australia, Canberra, Kamis (30/3/2017), dikutip dari detik.com.

“Juga agar regulasi-regulasi yang dibuat oleh kementerian pemrakarsa tidak menimbulkan overlapping regulasi dan kewenangan antar kementerian dan lembaga,” jelasnya.

Masalahnya, lanjut Yasonna, Kemenkumham hanya memiliki wewenang untuk melakukan harmonisasi pada level UU, PP, dan Perpres saja.

“Selebihnya, kita tidak punya. Dengan demikian, harmonisasi regulasi di luar 3 jenis regulasi itu dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar Yasonna.

Dirjen PP Widodo menjelaskan, langkah-langkah yang telah dilakukan Menkumham dan jajaran untuk memperbaiki regulasi bermasalah antara lain melakukan sejumlah pertemuan dengan para ahli hukum hingga mengajukan Raperpres terkait harmonisasi regulasi ini.

Berikut langkah-langkah tersebut selengkapnya:

1. Pertemuan-pertemuan Menkumham dengan para begawan hukum di Rancamaya Bogor untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan penataan regulasi yang kompleks dan bermasalah serta menghambat dunia usaha dan investasi;

2. Pertemuan dan diskusi dengan pihak Kementerian Jepang, Australia dan lainnya, dalam rangka mendapat masukan tentang keberadaan regulasi-regulasi yang menghambat investasi asing, dan saling tumpang tindih;

3. Mengirim delegasi ahli-ahli hukum untuk mempelajari langkah-langkah penataan dan penyederhanaan regulasinya, termasuk dalam rangka Ease of Doing Bussiness di Belanda, Jepang dan Australia atas bantuan pembiayaan dari negara-negara sahabat itu;

4. Melakukan koordinasi dengan para Dekan-Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia untuk saling bekerjasama melakukan peningkatan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan, publikasi regulasi, dan penyediaan ahli-ahli hukum untuk menata regulasi-regulasi yang bermasalah;

5. Mengajukan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) sebagai dasar hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang berlaku di lingkup PP, Perpres, dan Peraturan Menteri (masih menunggu izin prakarsa dari Presiden c.q Setneg);

Widodo menerangkan, penataan ini akan kita lakukan dengan metode harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terhadap UU, PP, Perpres.

“Kita sudah persiapkan jauh-jauh hari, dan secepatnya kita kerjakan setelah izin prakarsa Raperpres Penataan Regulasi sebagai payung hukumnya turun. Tanpa payung hukum itu, kita tidak punya kewenangan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap 3 jenis regulasi itu,” tutur Widodo. (hadi)

Comments are closed.