Anggaran yang Dikeluarkan Pemerintah Dipastikan Bermanfaat bagi Masyarakat

1
152

Nawacitapost.com – Menindaklanjuti Rapat Terbatas di Kementerian Perekonomian tanggal 2 Maret 2017 yang dihadiri oleh Menteri Perekonomian, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Deputi Perundang-undangan Sekretariat Negara, dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah merampungkan finalisasi harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

RPP ini merupakan tindak lanjut terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah mengubah dan menetapkan kebijakan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tahunan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja. RPP ini hendak menghilangkan tradisi lama yakni tidak sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran sehingga memastikan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah memberi manfaat bagi masyarakat.

Rapat finalisasi pada Jumat (3/3/2017) silam dihadiri oleh unsur Kemenko Perekonomian, Kementeriann PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Finalisasi telah menyelesaikan pembulatan dan pemantapan konsepsi keseluruhan RPP antara lain terkait judul RPP, pengaturan program prioritas nasional dan ketentuan peralihan. Ruang lingkup RPP ini meliputi: kaidah perencanaan dan penganggaran tahunan, tahapan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran, dan sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

“RPP ini penting untuk menjembatani UU Keuangan Negara dan UU SSPN, khususnya penguatan alur proses dan sinergisme perencanaan dan penganggaran mengingat secara kelembagaan institusi perencanaan dan penggaran terpisah dan saling mengisolasi. Kondisi empiris menunjukkan akan kurang terkendalinya pembangunan yang melebarkan ketimpangan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak terintegrasi, deviasi sasaran pembangunan dan duplikasi program antar K/L,” ujar Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Yunan Hilmy.

Selain itu, RPP ini nantinya akan memberi penguatan sekaligus koreksi terhadap PP sebelumnya yaitu PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan PP No. 90 Tahun 2010 tentang RKAK. (jar)

Comments are closed.