Bidang Hukum Kanwil Jawa Barat Bahas Prolegda

0
122

Nawacita.com – Mengingat pentingnya peranan Peraturan Daerah  dalam penyelenggaraan otonomi daerah guna meningkatkan pelayanan publik mi kesejahteraan rakyat, Jumat (3/3/2017) kemarin, Bidang Hukum, Kanwil Kemenkumham bekerjasama dengan BPHN Kemenkumham RI melanjutkan pembahasan Bimbingan Teknis Terkait Managemen Pengelolaan Program Legislasi Daearah dan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Hadir selaku narasumber dalam acara yang diselenggarakan di Hotel ARNAWA Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat itu, Febri dan Adarina dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM R.I. , Sementara bertindak sebagai moderator dari Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Harun.

‘’Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Febri.

Dia menjelaskan, dalam proses perencanaan ini dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah (lihat ketentuan Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014).

Sedangkan Adarina menjelaskan mengenai Naskah Akademik. Menurutnya Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

“Naskah Akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan.’’ jelasnya

Acara diisi pula dengan sesi diskusi komunikasi dua arah antara pihak narasumber maupun para peserta yang hadir. (rian)