Anak Istri ke 3 Pemilik Sinarmas Minta Hak Waris 600.000.000.000.000

0
1301
Anak Istri ke 3 Pemilik Sinarmas Minta Hak Waris 600.000.000.000.000

Jakarta, NAWACITAPOST- Freddy Wijaya, salah satu anak pendiri Sinar Mas Eka Tjipta Widjaja melayangkan gugatan kepada 5 (lima) saudara tirinya. Ia menuntut warisan Rp. 600 Triliun yang ditinggalkan pendiri Grup Sinar Mas.

Freddy Wijaya menggugat saudara tirinya, yakni Indra Widjaja , Teguh Ganda Widjaja (TGW), Muktar Widjaja, Djafar Widjaja dan Franky Oesman Widjaja

Gugatan tersebut telah disidangkan pada Tanggal 29 Juni 2020 dan 13 Juli 2020. Dalam gugatannya, FW meminta 12 aset warisan peninggalan almarhum Eka Tjipta Widjaja untuk diberikan setengah bagian kepadanya.

Baca Juga : Said Arif Fadilah Kembalikan Mobil Dinas

Harta warisan yang digugat itu merupakan sederet perusahaan besar yang berada di bawah dan terafiliasi dengan Grup Sinar Mas.

Freddy Wijaya anak diluar perkawinan 

FW merupakan anak luar kawin dari Ny. Lidia Herawaty Rusli. Perkawinan antara Eka Tjipta Widjaja dan Ny. Lidia Herawaty Rusli terjadi pada Tanggal 3 Oktober 1967.

Ia pernah meminta pengadilan untuk disahkan sebagai anak di luar pernikahan dari perkawinan Eka Tjipta Widjaja dengan Lidia Herawaty Rusli yang diajukan setelah Eka Tjipta Widjaja meninggal. Permohonan dikabulkan Mahkamah Agung dengan menetapkan FW yang lahir di Jakarta pada Tanggal 14 Oktober 1968 sebagaimana kutipan akte kelahiran No. 2731/DP/1968 tertanggal 30 Oktober 1968 sebagai anak dari perkawinan antara Ny. Lidia Herawati Rusli dengan Eka Tjipta Widjaja.

FW telah mendapatkan hak bagiannya sebagai penerima wasiat sesuai dengan surat wasiat dari Eka Tjipta Widjaja.

Pokok-Pokok Pendapat Hukum

Dalam Hal ini seorang Advokat/Konsultan Hukum, Ahmad Irawan, SH menyebut bahwa, Gugatan FW merupakan wilayah hukum privat.

Advokat/Konsultan Hukum, Ahmad Irawan, SH

Namun menurut Ahmad, gugatan FW tersebut telah menarik banyak perhatian publik dengan banyaknya pemberitaan media.

“Perhatian publik mengarah ke gugatan tersebut mungkin karena melibatkan Grup Sinarmas dan nilai gugatan warisan yang besarnya Rp. 600 Triliun.Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebagai Advokat/Konsultan Hukum, saya ikut tertarik memberikan pendapat dari sisi hukum,” Jelas Ahmad Irawan, Rabu (15/07/20).

Ahmad menjelaskan asumsi yang dimuat di dalam pemberitaan merupakan sebuah fakta, maka dalam perspektif hukum memang telah terjadi perkawinan antara Eka Tjipta Widjaja dan Ny. Lidia Herawaty Rusli pada Tahun 1967.

Baca Juga : Brigjen Pol. Drs. Bahagia Dachi, S.H., M.H. bersama BNN Terus Miskinkan Bandar Narkoba

Menurut dia, FW merupakan anak di luar perkawinan yang telah disahkan sebagai anak dari perkawinan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Secara hukum, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010, “Maka setiap anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” jelas dia.

“Berdasarkan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan. Dengan demikian, secara hukum FW hanya memiliki hak dan hubungan keperdataan dengan Ny. Lidia Herawaty Rusli, tidak dengan Eka Tjipta Widjaja,”tambahnya.

Ia mengatakan, Eka Tjipta Widjaja telah membuat wasiat dan FW telah mendapatkan hak bagiannya sebagai penerima wasiat sesuai dengan wasiat.

“Maka secara hukum hal tersebut harus dilihat dan dihormati sebagai ketetapan yang sah dari Eka Tjipta Widjaja. Hal mana testamen tersebut merupakan tentang apa yang dikehendakinya setelah meninggal dan hanya dapat dicabut kembali oleh Eka Tjipta Widjaja (Pasal 874 dan Pasal 875 KUHPerdata),”ucapnya.

Sebelum Eka Tjipta Widjaja meninggal

Sebelum Eka Tjipta Widjaja meninggal, FW merupakan anak diluar perkawinan yang belum diakui menurut undang-undang. Setelah Eka Tjipta Widjaja meninggal, FW mengajukan permohonan dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung untuk diakui sebagai anak dari perkawinan antara Ny. Lidia Herawati Rusli dengan Eka Tjipta Widjaja. “Dengan demikian, hubungan keperdataan baru dapat dianggap timbul setelah adanya putusan Mahkamah Agung tersebut mengenai pengakuan sebagai anak,” Ahmad menjelaskan.

“Gugatan yang sedang berlangsung di Pengadilan akan sangat kompleks karena berbagai ketentuan yang mengatur dan saling terkait tentang hak keperdataan anak luar kawin, hukum waris dan wasiat memiliki banyak celah dan ketidakpastian hukum. Celah dan ketidakpastian hukum tersebut harus diuji di Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan kepastian hukum yang adil bagi pihak Penggugat dan/atau Pihak Tergugat dalam perkara tersebut,”Jelas Ahmad.