Jakarta, NAWACITApost.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengelola aset negara senilai lebih dari Rp12 ribu triliun pada 2022 lalu. Aset-aset tersebut terdiri dari berbagai bentuk. Salah satunya berupa lahan yang dikelola oleh berbagai perusahaan.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui banyak aset negara yang terlantar. Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan reforma agraria. Terhadap lahan-lahan yang memiliki hak guna usaha (HGU) sudah tak terurus, negara dapat mengambilnya kembali.

"Terhadap lahan-lahan HGU yang tertidur, tidak terurus, bahkan mungkin tidak produktif lagi. Maka, bisa diambil oleh negara," kata Moeldoko, dikutip Selasa (28/3/2023).

Mantan Panglima TNI itu berpendapat, lahan-lahan tak terurus itu dapat diredistribusi kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat nantinya akan mendapat sertifikasi. "Itu (bisa) redistribusi kepada masyarakat," kata dia.

Saat ini, lanjut Moeldoko, pemerintah sudah banyak melakukan inventarisasi lahan terlantar. Sebagian dari lahan tersebut juga sudah diredistribusi kepada masyarakat.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menambahkan, sebenarnya lahan-lahan tidur tersebut dapat dioptimalisasi untuk lahan pertanian. Lahan-lahan tidur tersebut dapat dikelola sebagai upaya untuk ketahanan pangan atau food security ke depannya.

"Kenapa? Karena ironis, masyarakat satu sisi kesulitan mau bekerja nggak punya lahan, pada sisi lain ada sejumlah lahan yang tidak terurus. Maka kalau lahan itu masih memiliki legalitas yang kuat perlu kerja sama yang baik, sehingga masyarakat bisa menggunakan lahan itu untuk kepentingan cadangan pangan, dan memiliki pendapatan," papar Moeldoko.