Mendes PDTT : Penyusunan RPP BUM Desa Libatkan Banyak Pihak

0
215
Mendes PDTT : Penyusunan RPP BUM Desa Llibatkan Banyak Pihak

Jakarta, NAWACITAPOST– Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Aturan ini dirancang usai Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan BUM Desa sebagai badan hukum.

Abdul mengatakan pada Rabu (21/10). “Yang kita hadapi adalah masyarakat desa dengan berbagai kapasitas sumber daya manusia (SDM). Kita upayakan sedemikian rupa, sesederhana mungkin sehingga tidak membutuhkan dahi berkerut ketika membaca,” ucapnya.

Baca Juga : Tim Penegak Hukum Protokol Kesehatan Pelalawan Taja Operasi Yustisi Covid-19 di Kec. Teluk Meranti

Menurut dia, ketentuan BUM Desa sebagai badan hukum tertuang dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut akan memudahkan BUM Desa menjalin kerja sama bisnis, mengakses permodalan, dan mengembangkan ekonomi. Dengan begitu, BUM Desa bisa memberikan layanan umum ke masyarakat dengan baik. “Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian penting, karena memang ditunggu-tunggu pasal itu (Pasal 117),” lanjutnya.

Abdul memastikan penyusunan RPP BUM Desa bakal melibatkan banyak pihak. Hal ini agar RPP mengakomodasi aspirasi dari seluruh elemen. Ini (RPP BUM Desa) betul-betul haarus sikapi dengan cepat, akurat, tapi juga moderat. Moderatnya apa? “kita mengajak sebanyak mungkin pihak untuk diskusi,” tutupnya.