Terkait Rencana Mogok Kerja, Sarman Simanjorang : Serikat Pekerja Atau Buruh Agar Mengutamakan Kepentingan Yang Lebih Luas

0
366
Kiri Ke Kanan : Menteri BUMN Erick Thohir bersama Ketua Umum HIPPI, Sarman Simanjorang (foto sebelum covid -19)

Jakarta, NAWACITAPOST – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta masih berlangsung (5 Oktober 2020 – 19 Oktober 2020) berarti tidak ada kegiatan yang bersifat kerumunan. Termasuk unjuk rasa (Unras). Itu penegasan yang disampaikan Anies dihadapan awak media saat mau digelarnya PSBB.  Namun, anehnya pada 30 September 2020 KAMI dengan kedok ziarah dan tabur bunga yang sebenarnya ingin melakukan orasi di depan Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. KAMI sudah melanggar dua izin, Kementrian Sosial tidak memberi izin, dan melawan keputusan Gubernur Jakarta tentang PSBB. Jika, rencana buruh pada, Senin (5/10/2020) akan menggelar Unras.  Selain melanggar PSBB yang diterapkan Anies, dan otomatis izin tidak akan keluar dari Polisi. Namun, seandainya unras ini dibiarkan, maka yang paling bertanggung jawab dan patut disorot adalah Gubernur Jakarta. 

Baca Juga : Sarman Simanjorang : UMKM Kekuatan Pemulihan Ekonomi Indonesia

Terkait hal itu,  Ketua  Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Sarman Simonjarang menegaskan  dalam rilis yang diterima nawacitapost, Minggu (4/10/2020) malam, menyatakan;  Penolakan Serikat Pekerja/Buruh terhadap RUU Cipta Kerja yan akan disahkan pada Sidang Paripurna tanggal 6 s/d 8 Oktober 2020dengan melakukan aksi mogok kerja patut disayangkan.

Dalam kondisi kita sedang focus melawan Covid 19 seharusnya Serikat Pekerja/Buruh tampil membantu Pemerintah dan dunia usahabagaimana agar kita dapat segera mengatasi dan mengendalikan pandemic covid 19 yang telah menghentikan berbagai aktivitas perekonomian kita. Enam bulan perekonomian kita stagnan membuat pengusaha terpaksa melakukan PHk dan merumahkan hampir 3,06 juta pekerja. Hal ini semakin menambah semakin naiknya angka pengangguran kita yang saat ini diangka 7,05 juta ditambah 2,24 juta Angkatan Kerja Baru yang lulus setiap tahun. Mogok kerja memang hak dasar pekerja/dan buruh yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun mogok kerja dinyatakan sah jika perundingan gagal antara Serikat Pekerja/Buruh dengan Perusahaan atas masalah hubungan industrial yang terjadi. Kemudian SP/SB wajib memberitahukan 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok secara tertulis kepada pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja.Diluar ketentuan tersebut diatas tidak sah dan jika pekerja/buruh ikut ajakan mogok kerja tersebut diatas maka pengusaha dapat memberikan sanksi.

Dalam situasi seperti ini kita harus menjaga psikologi pengusaha agar jangan sampai melakukan PHK akibat dari issu mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai aturan ketenagakerjaan. Serikat Pekerja/Buruh seharusnya harus mengutamakan kepentingan yang lebih luas dan strategis demi masa depan ekonomi Indonesia dan nasib pekerja/buruh dan jutaan pengangguran. RUU Cipta Kerja dirancang menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional selama ini, seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing, dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru.

RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional sehingga bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7% hingga 6% dengan target ; Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 2,7 s.d. 3 juta/tahun,Peningkatan kompetensi pencari kerja dan  kesejahteraan pekerja, Peningkatan Produktivitas Pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, Peningkatan Investasi sebesar 6,6% s.d. 7,0% yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65%. Secara umun RUU ini mampu menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan dalam dari sisi produktivitas dan daya saing dan relatif rendah dibanding negara lain. Menyikapi RUU Cipta Kerja ini Serikat Pekerja/Buruh seharusnya berani keluar pola piker konvensional,membawa pekerja/buruh yang berdaya saing dengan skill dan kompotensi yang mampu menyesuaikan dengan teknologi terkini.

Sehingga kita tidak lagi terjebak dengan issu Upah akan tetapi upah akan disesuaikan dengan kompetensi ataui skill pekerja. Jika dalam RUU Cipta Kerja ini masih ada hal hal yang dianggap belum sesuai dengan keinginan Serikat Pekerja atau Buruh tentu masih dapat di masukkan dalam aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Jika Serikat Pekerja/Buruh akan tetap memaksakan mogok kerja dengan unjuk rasa kami memprediksi bahwa tidak akan efektif dimana pekerja/buruh tidak berani ikut mogok dan unjuk rasa karena tidak sah takut mendapatkan sanksi. Kemudian semakin menunjukkan kepada calon investor bahwa tenaga kerja kita kurang produktif dan konpetitif serta tidak kalah penting akan menjadi kluster baru penyebaran virus covid 19 yang akan memperpanjang PSBB yang membatasi berbagai aktivitas perekonomian. Harapan kami agar Serikat Pekerja/Buruh dapat bersama sama membangun perekonomian, meningkatkan kompetensi pekerja dan memikirkan nasib jutaan pengangguran yang terkena PHK dan dirumahkan.

Sarman Simanjorang

  • Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta
  • Anggota LKS Tripartit Nasional
  • Mantan anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta 4 periode