Presiden Jokowi Pangkas Jam Kerja Buruh

1
31
Presiden Jokowi Pangkas Jam Kerja Buruh

Jakarta, NAWACITA Presiden Jokowi memangkas jumlah jam kerja buruh. Pemangkasan jam kerja tertuang dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam draf yang didapatkan, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang ditetapkan pemerintah. Waktu kerja tersebut paling lama 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu.

Waktu kerja tersebut berbeda jika dibandingkan dengan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam uu yang masih berlaku tersebut, waktu kerja buruh diatur dalam dua bentuk.

Pertama, sebanyak 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja dalam 1 minggu. Kedua, sebanyak 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu.

Selain itu, Jokowi melalui aturan tersebut juga mengubah waktu lembur maksimal buruh. Dalam draf tersebut, pengusaha bisa meminta pekerja lembur paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam seminggu dengan membayar upah kerja lembur.

Baca Juga : 20 Narapidana Jadi Tersangka Dalam kerusuhan di Rutan Kelas II B Kabanjahe

Dalam aturan lama, waktu lembur paling banyak hanya 3 jam sehari dan 14 jam seminggu. penjelasan dari Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono atas kebenaran isi draf ruu tersebut. Tapi sampai berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebagai informasi, pemerintah memang berencana menerbitkan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja. Klaim pemerintah, aturan tersebut diterbitkan untuk memacu investasi.

Selain itu, Jokowi melalui aturan tersebut juga mengubah waktu lembur maksimal buruh. Dalam draf tersebut, pengusaha bisa meminta pekerja lembur paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam seminggu dengan membayar upah kerja lembur.

Dalam aturan lama, waktu lembur paling banyak hanya 3 jam sehari dan 14 jam seminggu. Mencoba meminta penjelasan dari Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono atas kebenaran isi draf ruu tersebut.Tapi sampai berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebagai informasi, pemerintah memang berencana menerbitkan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja. Klaim pemerintah, aturan tersebut diterbitkan untuk memacu investasi.

Namun, rencana tersebut mendapatkan tentangan dari buruh. Mereka khawatir keberadaan UU Cipta Kerja tersebut nantinya akan mengganggu hak buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal beberapa waktu lalu mengatakan hak buruh yang berpotensi diganggu melalui penerbitan beleid tersebut adalah pesangon dan upah.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here