Menkeu : Peraturan Baru Pencairan Dana Desa 2020

4
325
Menkeu : Peraturan Baru Pencairan Dana Desa 2020

Jakarta, NAWACITA- Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada 2020 penyaluran dana desa akan diubah. Hal itu sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar 40% dibayar di depan.

Hal itu dia disampaikan pada rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk membahas postur APBN 2020 di Ruang Rapat Komite IV, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta.

“Barusan kita mengeluarkan PMK tentang itu, ke depannya untuk dana desa transfer 40% kita berikan di bulan Januari ini. Dan itu paling lambat 40% sampai Juni 2020. Untuk dapat 40% kedua paling cepat Maret 2020 paling lambat Agustus 2020,” ujar Sri Mulyani, Selasa (14/1/2020).

Kemudian, lanjut dia, untuk dapat 40% ini, harus ada tata cara pengalokasian dan rincian dana, ada surat kuasa pembukuan dana desa dari Kepala Desa (Kades). Untuk bisa mencairkan tahap kedua harus ada pelaporan realisasi penyerahan.

Baca Juga : Kivlan Zen mengaku Ingin dibunuh Oleh Sejumlah Tokoh

“Jadi cukup waktu sebetulnya, laporan realisasi penyerahan tahapan 1 minimal 50%. Dan capaian keluaran tahap 1 minimal 35%,” ungkap dia.

Dia menjelaskan untuk mencairkan tahap terakhir yang 20% akan dilakukan pencairannya bulan Juli paling cepat. Kemenkeu membutuhkan laporan realisasi penyerapan sampai tahap 2 minimal 90%. Dan capaian pengeluarannya minimal sampai 75%.

“Kami juga meminta ada laporan mengenai pencegahan stunting. Untuk desa-desa yang mandiri bahkan kami memberikan transfer langsung besar karena kami percaya desa ini yaitu 60% dan 40%. 60% bahkan bisa kita cairkan Januari ini asal ada Perkada, Surat Kuasa, dan Perdes,” tutur dia.

 

Comments are closed.