Pemerintah Ingin Proyek Blast Furnace Krakatau Steel Terus dan Berkelanjutan

0
486
Foto/Net.

Jakarta, NAWACITA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menginginkan fasilitas atau proyek blast furnace yang dikerjakan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tetap berjalan untuk waktu yang lama.

Setidaknya, Kementerian BUMN berharap proyek tersebut bisa beroperasi walau hanya dua bulan.

Dalam konteks ini, Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyatakan kementerian tidak ikut memutuskan pengoperasian dengan tanggung jawab pihak kontraktor dalam waktu hanya dua bulan.

“Enggak ada (keputusan), kita mengharapkan kalau itu beroperasi ya harus jalan terus,” kata Fajar, dikutip Med.com.id, saat ditemui di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juli 2019.

Fajar mengungkap pihaknya hanya memproses surat pengunduran diri Roy Maningkas sebagai komisaris independen Krakatau Steel. Hal itu, lanjutnya, karena Krakatau Steel merupakan perusahaan terbuka. Karenanya proses dan mekanismenya akan ditindaklanjuti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebelumnya Roy Maningkas mengundurkan diri lantaran dissenting opinion yang diutarakan terkait proyek ini ditolak dan direspons negatif oleh kementerian. Surat pengunduran diri sudah dikirimkan pada 11 Juli 2019 dan akan efektif 30 hari setelahnya.

“Untuk itu saya mengajukan surat kepada Kementerian BUMN dengan dissenting opinion project blast furnace dan sekaligus permohonan pengunduran diri saya sebagai komisaris independen Krakatau Steel untuk mendapatkan perhatian dari Kementerian BUMN agar negara tidak dirugikan. Dissenting opinion saya direspons secara negatif oleh Kementerian BUMN,” ujar Roy.

Roy menyatakan proyek blast furnace yang dikerjakan berpotensi merugikan perusahaan dan negara. Proyek blast furnace memproduksi hot metal menjadi baja slab yang digunakan untuk berbagai produk. Adapun proyek ini sudah dimulai sejak 2011. Namun terjadi keterlambatan dalam proyek ini selama enam bulan.

akibat keterlambatan tersebut ada tambahan biaya sebesar Rp3 triliun dari rencana semula yang hanya sebesar Rp7 triliun, jelasnya. Saat ini proyek yang baru mulai digarap tersebut telah memakan biaya sebesar Rp10 triliun atau setara USD714 juta.

“Awalnya enggak sampai Rp7 triliun dan sekarang over jadi Rp10 triliun. Anggarannya lebih Rp3 triliun,” kata Roy, Selasa, 23 Juli 2019.

Sejak dirinya masuk sebagai komisaris di Krakatau Steel pada April 2015, Roy telah mempelajari proyek tersebut dan menyatakan ketidaksetujuannya atau dissenting opinion. Dia mengatakan dari hasil penghitungan yang dilakukan harga pokok produksi yang nantinya dihasilkan dari pengoperasian proyek tersebut lebih mahal USD82 per ton.

Sementara estimasi produksi proyek tersebut sebesar 1,2 juta ton per tahun. Artinya, kata Roy, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar Rp1,2 triliun per tahun.

“Tiba-tiba sebulan lalu di rapat BOD-BOC (Board of Deputy-Board of Commissioner) diputuskan fasilitas ini akan segera beroperasi, saya langsung sampaikan enggak setuju karena fasilitas ini dibuat dengan tambal sulam. Ini berbahaya,” tutur dia.

Roy mengatakan apabila fasilitas blast furnace ini dilanjutkan maka hanya akan berjalan selama dua bulan. Roy melihat proyek tersebut terkesan dipaksakan tanpa melihat keandalan dan keamanannya. Sebab nantinya gas buang dari fasilitas itu akan dibuang ke udara.

Roy menilai tidak ada pihak yang bisa menjamin fasilitas tersebut termasuk Kementerian BUMN dan juga BOD Krakatau Steel. Roy mengatakan pengerjaan proyek itu yang hanya dua bulan dilandasi tiga alasan yakni pertama agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebab sudah berkontrak sejak 2011.

Kedua agar tidak terkena klaim kontrak dari pihak kontraktor yakni Capital Engineering and Research Incorporation Limited atau MCC CERI yang merupakan perusahaan asal Tiongkok. Ketiga yakni bahan baku yang tersedia untuk proyek dimaksud hanya cukup untuk dua bulan.

“Ketika saya konfirmasi Kementerian BUMN juga enggak paham itu hanya dihidupkan dua bulan saja. Bayangkan Rp10 triliun dihidupkan dua bulan. Hal-hal ini membuat kita berspekulasi siapa yang punya proyek ini,” pungkasnya. (Ant)