Antisipasi Kekeringan, Kementan Alokasikan 93.860 Unit Pompa Air

0
81

Jakarta, NAWACITA – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap daerah yang mencegah kekeringan, puso, hingga kebakaran lahan. Musim kemarau kali ini diprediksi akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diprakirakan terjadi pada Juli – Agustus 2019. Musim kemarau dapat menjadi sasaran bagi tanaman padi.

Sebagian besar wilayah pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah tidak bertambah hujan selama 30 hari. Lebih dari 100 kota dan kabupaten yang terdampak kekeringan dengan total 102,654 hektare dan puso 9,940 hektare.

Untuk mendorong turunnya produksi akibat kekeringan dan puso, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian telah mengalokasikan sejumlah pompa yang dialokasikan untuk dinas pertanian tingkat provinsi dan kabupaten / kota.

“Kami sudah menginstruksikan seluruh kepala dinas kabupaten yang membutuhkan kekeringan, dapat menggunakan pompa ini untuk membantu petani,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy dalam acara Rapat Koordinasi Mitigasi dan Kekayaan Adaptasi, sesuai dikutip Infopublik, di Gedung Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Senin 8 Juli 2019.

Salah satu penyebab kekeringan di lahan pertanian adalah sistem pengairan yang terhambat. Kementan sendiri telah menyetujui membenahi tata kelola udara dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur udara untuk pertanian.

Sarwo mengatakan, upaya lain untuk mitigasi kekeringan adalah dengan menggunakan sumber udara di mana sudah ada 11.654 unit embung pertanian dan 4.042 penanaman perpompaan di dekat daerah terdampak kekeringan.

Selanjutnya Sarwo, jumlah pompa air yang dialokasikan oleh Kementan periode 2015-2018 sebesar 93.860 unit dan khusus daerah terdampak kekeringan pompa udara tersedia mencapai 19,999 unit.

“Kekeringan akan diperkirakan menghabiskan beberapa bulan ke depan, antisipasi dari memerlukan pompa udara, sumber udara potensial untuk kita dapatkan pipanisasi sehingga kita bisa menyelesaikan kekeringan. Pengamanan tanaman berdiri dilakukan dengan semua pihak jadi terselesaikan dengan baik,” ucap Sarwo.

Asuransi Tani 

Sarwo mengembalikan para petani untuk memaksimalkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Kementan sejak awal tahun telah gencar menyosialisasikan program AUTP, sebagai upaya agar petani mendapatkan penggantian jika terjadi gagal panen.

Asuransi pertanian ini bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Petani akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektare, dengan masa pertanggungan hingga masa panen (4 bulan).

Premi yang diberikan sebesar Rp 180.000 per hektare, namun petani diberi subsidi dan hanya membayar Rp36.000 per hektare dan sisanya Rp 144.000 ditanggung pemerintah.

Sarwo Edhy menjelaskan, petani yang gagal panen pada musim kemarau ini dapat meminta klaim ganti rugi.

Pada tahun 2019, pihaknya telah meminta subsidi premi AUTP mencapai satu juta hektare dan sampai saat ini pelaksanaannya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara baru mencapai 232.255 hektare.

Dari AUTP ini, petani bisa mendapatkan ganti rugi sebesar Rp6 juta saat gagal panen dan sebagai modal bertanam di musim berikutnya.

“Segera lakukan pengajuan ganti rugi bagi petani yang menerima sawahnya puso dan mendaftarkan AUTP,” ucap Sarwo