Jakarta NAWACITA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berjalan baik, setelah sebelumnya pelayanan tersebut dipindahkan dari kantor Kementerian Koordinator (Kemko) Perekonomian.

Mengenakan kemeja batik, Jokowi tiba di Gedung BKPM di Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan sekitar pukul 08.45 WIB disambut oleh Kepala BKPM Thomas Lembong dan pejabat BKPM lainnya.

Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi antara lain didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Mensesneg Pratikno.

“Ini kita memulai sistem baru di BKPM yang dulunya di Kemko Perekonomian, dikirim ke sini. Saya ingin memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik,” kata Presiden, Senin (14/1).

Presiden mengatakan, dirinya melihat pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan cepat.

“Tadi saya bertanya ke beberapa investor yang datang, masyarakat yang ingin perizinan, kalau saya lihat ya cepat. Pada praktiknya memang di sini dibatasi, jadi dua jam bisa mengurus izin-izin permulaan bisa langsung jadi,” ungkapnya.

Presiden mencontohkan, misalnya seperti izin nomor induk berusaha dan izin usaha. Dengan keluarnya izin, investor dapat langsung memulai kegiatan investasi.

“Sambil menunggu lagi selama satu bulan menyangkut izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan,” ujarnya.

Presiden menyatakan, kecepatan dalam perizinan sangat dibutuhkan. Selama ini, menurutnya, hal tersulit yaitu pengintegrasian dengan pemerintah daerah (pemda).

“Ini masih perbaikan-perbaikan, terumana mengintegrasikan antara pusat dan provinsi dan kabupaten/ kota,” tegasnya.

Presiden berjanji akan terus memantau proses integrasi tersebut. Direncanakan pada akhir Januari, para kepala daerah dikumpulkan. Tujuannya itu mensinkronkan sistem OSS dengan daerah.

“Di daerah punya kok PTSP, di provinsi punya, pusat punya,” jelasnya.

Baca juga :  Plt Dirjen PAS : 6 dari 36.000 Napi yang dibebaskan Kembali Lakukan Pelanggaran

Sekedar diketahui, pemerintah mengalihkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau “Online Single Submission” (OSS) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke BKPM mulai 2 Januari 2019.