Wacana Bus Trans Java, Organda Minta Kemenhub Konsisten pada Regulasi

15
156

Jakarta NAWACITA – Wacana Kemenerian Perhubungan yang mengusulkan dibentuknya bus Trans Java untuk beroperasi di sepanjang jalan tol Trans Jawa, dinilai Organda (organisasi angkutan darat) berpotensi bakal tumpang tindih disisi regulasi, bila pemerintah salah mengelolanya.

Untuk itu, DPP Organda berharap agar Kemenhub tetap konsisten pada domain regulator. Jika berencana sebagai operator, Organda berharap bekerjasama dengan swasta untuk jalur-jalur perintis, dimana skema subsidi (PSO) bila dimungkinkan

Untuk diketahui, Trans Java nantinya berupa bus-bus yang lux, bekerjasama dengan Jasa Marga dengan satu badan. Wacana ini diusulkan dengan harapan mengurangi ego kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi saat bepergian, khususnya pengguna jalan tol Trans Jawa.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengatakan, DPP Organda sendiri menyambut baik gagasan Menhub, ketika swasta diberikan kesempatan yang sama dalam berusaha melayani masyarakat di tol Trans Jawa. Pihaknya meminta, wacana ini harus disertai regulasi yang memadai untuk mengeleminir permasalahan dikemudian hari.

Dijelaskan Ateng, DPP Organda memandang persoalan lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional.

“Oleh karena penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung sangat mutlak diperlukan,” ungkapnya.

Dengan diresmikan tol Trans Jawa, menurut Ateng, sudah saatnya Pemerintah segera menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RILLAJ) agar semua moda transportasi terintegrasi ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota .

“Permasalahan lalu lintas tidak sebatas pada pemanfaatan ruas jalan tol. Penggunaan jalan tol hanya pilihan pengemudi untuk mempercepat waktu tempuh,” ujarnya.

Menurut dia, permasalahan mendasar adalah dibutuhkannya pengembangan jalan bebas hambatan non tol, berupa pengembangan jalan nasional, jalan arteri minimal menjadi empat lajur.

“Termasuk jalan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten kota, atau antaribukota kabupaten-kota, dan jalan strategis provinsi,” pungkasnya.

Comments are closed.