Palu, NAWACITApost.com – Dalam rangka mendorong optimalisasi peran pemangku kehumasan di lingkungan, LPKA Palu mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Tugas dan Fungsi (Tusi) di lingkungan Kemenkumham RI bersama Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal (Sekjend) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada Rabu, (24/5) pagi.
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh tim Humas LPKA Palu secara virtual meeting di ruangan kerja Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Palu yang turut diikuti juga oleh seluruh tim Humas pada kantor wilyah serta UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Indonesia.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja sama Sekjend Kemenkumham RI, Hantor Situmorang, yang menyampaikan poksi kerja Humas merupakan atensi utama untuk menampakan kinerja kepada masyarakat sehingga harus proaktif dalam setiap Tindakan, dan juga berhati-hati khususnya di tahun-tahun politik seperti sekarang ini.
“Sekarang zamannya digital, sebagai penyalur utama informasi institusi ke masyarakat seorang humas haruslah proaktif dalam melaksanakan tugasnya, selain itu harus bijak juga dalam bermedia sosial terlebih pada tahun politik ini, jangan sampai nanti viral mendukung caleg atau partai tertentu sehingga akan menjadikan citra negatif bagi Kementerian kita,” jelas Hantor dalam sambutannya.
Pada kegiatan ini, seluruh tim humas dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia, diberi penguatan terkait pemaskimalan pada publikasi harian yang dapat membawa terciptanya opini publik yang positif atas Kementerian Hukum dan HAM, dengan inovasi-inovasi terbaru yang menginspirasi yang dapat mendorong ketertarikan publik.
Salah satu anggota tim Humas LPKA Palu, Annisa Ayu menuturkan, penguatan ini akan menjadi bagian dari bekal Humas LPKA Palu dalam meningkatkan kualitas pemberitaan serta konten yang akan dibuat.
“Penguatan ini menjadi penting untuk kami karena diskusi bersama tim karo humas, dan tim humas lainnya dapat menjadi masukan bagi kami dalam menyediakan berita-berita yang berkualitas yang akan kami tulis nantinya,” ungkapnya.
Dalam Rapat Kooordinasi disampaikan juga beberapa kendala serta keluh kesah dari tim-tim humas Kemenkumham di seluruh Indonesia terkait teknis pelaksanaan kerja dan fasilitas penunjang kehumasan di tingkat UPT yang masih kurang.
