Surabaya NAWACITAPOST - Problematika RT, RW dan LPMK, nampaknya banyak didengar Walikota Surabaya Eri Cahyadi. Untuk itu, demi memangkas Birokrasi keluhan, mantan Kepala Bappeko ini berencana membuat Group dengan anggota para ketua RT, RW dan LPMK se-kota Surabaya yang jumlahnya hampir 9rb orang.

Hal ini memantik komentar beberapa anggota komisi A DPRD Surabaya selaku lembaga pengawasan yang membidangi pemerintahan dan kesra.

Ghofar Ismail Legislator partai PAN mengatakan bahwa harus melihat plus minusnya. Menurutnya, pelaporan kegiatan para RT yang seminggu 4 kali harus dimaksimalkan.

"Jangan hanya disuruh buat laporan, tapi ndak jelas jluntrungannya," ungkap Ghofar saat ditemui Nawacitapost.com di ruang Komisi A, Kamis 16 Februari 2023.

Walikota, kata Ghofar Ismail, harus memanajemen setiap pelaporan dari RT dan RW untuk bisa segera ditindak lanjuti.

"Kalau itu menjadi perhatian betul-betul, ya hasilnya pasti efektif. Tapi hanya untuk tebar pesona, malah akan membuat kacau," tegasnya.

Sebenarnya, masih kata Ghofar, ada beberapa aplikasi yang sudah dibuat untuk memfasilitasi keluhan warga, bahkan setiap hari Jumat, Walikota menginstruksikan kepada kelurahan untuk menerima keluhan warga di kantor dan disiarkan secara daring.

Akan tetapi, nampaknya ini oleh Walikota dianggap masih kurang maksimal. "Tujuannya baik, Walikota ingin mengayomi warga Surabaya, namun tetap harus melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan sebagai garis terbawah dalam pemerintahan," tutur Ghofar, Bendahara Fraksi PAN-PPP ini.

Ghofar juga mengatakan, sebagai wakil rakyat dirinya sudah seringkali turun kebawah menyapa para RT/RW. Disitu ia mengaku sudah banyak menyampaikan bahwa apabila ada permasalahan, seharusnya bisa diselesaikan di kelurahan, jangan sampai menyebar kemana-mana.

Adanya group WA yang akan dibentuk Walikota, diharapkan bisa mengakomodir semua bentuk permasalahan di RT, RW dan LPMK, sehingga proses pelayanan warga bertambah baik.

Pada kesempatan itu, Ghofar juga mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan pelayanan mudah, cepat dan bebas pungli dari Pemerintah Kota Surabaya.

"Saat ini, semua pelayanan kependudukan sudah gratis dan bebas pungli. Semua bisa dilakukan di Kelurahan pagi sampai siang, dan malamnya bisa dilayani di Balai RW masing-masing warga sesuai yang dijadwalkan. Kalau ada Pungli, Laporkan!' tegas Ghofar menutup pernyataannya.

Dari sisi yang sama, Imam Syafi'i Legislator dari Partai NasDem mengatakan bahwa baik buruknya yang dilakukan Walikota itu tergantung niatnya.

"Kalau niatnya untuk memotong rantai pelayanan publik yang langsung pada pengambil keputusan itu baik, dan nanti bisa kita lihat realisasinya," ucap Imam.

Tapi, ia juga mengingatkan bahwa saat ini sudah masuk tahun-tahun politik, jadi semua orang bisa punya penafsiran macam-macam.

"Ngumpulkan ini, ngumpulkan itu, semua dikumpulkan. Kalau tahun politik, ini bisa dicurigai macem-macem," ungkap Imam mengingatkan.

"Kalau dilihat dari prespektif politik, semoga pak Eri dijauhkan dari hal itu. Karena kami juga dari lembaga politik," tambahnya. mantan Jurnalis ini.

Kalau dari sisi manajemen, menurut mantan Jurnalis ini, tidak perlu lagi membuat group WA yang pastinya menampung ribuan anggota.

Manajemen itu kan membagi-bagi tugas atau unit kerja, supaya efektif. "Saya membayangkan sekian ribu RT/RW melaporkan (permasalahannya, red) langsung, saya yakin tidak mungkin pak Eri sendirian membaca, pasti ada tim," ungkap Imam.

"Nah, kalau tim itu diluar Lurah dan Camat, menurut saya itu mubazir. Dan tim itu belum tentu menguasai wilayah seperti para Lurah dan Camat," katanya.

Jadi menurut Imam, biarkanlah Lurah dan Camat yang menjadi wakil-wakilnya Wali Kota. "Model Delegasi ini kan penting, kalau memang masih banyak hambatan ya bisa dicari. Apakah memang Lurah dan Camat tidak meneruskan aspirasi warga," ucap Imam sembari mempertanyakan.

"Maksut saya, hanya untuk persoalan-persoalan yang tak bisa diselesaikan Lurah Camat, seperti terkait sekolahan yang pastinya tidak bisa diakses Lurah Camat. Bukan semua masalah bisa langsung lapor ke pak Wali, bukan saya tidak percaya, tapi pesimis hal itu berhasil dengan baik," terang Imam.

"Untuk apa ada Lurah dan Camat di wilayah itu, ini seperti Wali Kota tidak mempercayai timnya sendiri. Toh Lurah dan Camat sudah menandatangani pakta integritas, kalau tidak mampu silahkan mundur," kata Imam.

Lurah dan Camat, lanjut Imam, sudah dinilai secara tingkat kepuasan publik. Artinya, Wali Kota sudah membuat peralatan, perangkat atau alat ukur untuk memastikan timnya yang dibawah yang mempresentasikan Wali Kota bisa betul-betul optimal menjalankan fungsinya.

"Kalau sekarang Pak Eri melakukan ini (membuat WAG TR/RW/LPMK, red), menurut saya itu Ironi. Gencar memperbaiki bawah, tapi pak Eri membuat sistem sendiri yang menurut saya tidak perlu. Pak Eri sebagai kepala daerah harus fokus pada tataran kebijakan," urai Imam.

"Jangan ngurusi hal-hal yang teknis, karena disitu juga ada Sekda untuk urusan teknisnya," tegasnya.

"Mau tidak mau, ini bisa ditafsirkan pak Eri tidak percaya jajaran yang dibawahnya," ucap Imam kembali menegaskan.

Pertanyaannya, apakah memang jajaran dibawah Wali Kota Eri Cahyadi tidak jalan, sehingga Wali Kota harus turun langsung menyelesaikan permasalahan dibawah?. (BNW)