Palembang, NAWACITAPOST.COM – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ilham Djaya mengadiri undangan Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan dalam rangka penganugerahan predikat opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun anggaran 2022 bagi pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Palembang, Rabu (01/02).
Acara dimulai dengan laporan kegiatan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah. “sejak tahun 2022 kita sudah melakukan survey kepada seluruh 17 kabupaten kota dan 1 provinsi sumsel, hasilnya terdapat 14 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang masuk zona hitau,” katanya.
“Dengan hasil tersebut, kita berharap nilai yang diperoleh hari ini paling tidak adalah sebagai cermin awal bagaimana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, jangan sampai ada daerah yang mendapat penilaian hijau, tetapi di dalam prakteknya masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik prima” tambahnya.
