Jayapura, NAWACITAPOST.COM – Kanwil Kemenkumham Papua melaksanakan kegiatan pembukaan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran 2022. Kegiatan yang berlangsung Ball Room Hotel Horison Kotaraja Abepura Kota Jayapura, tersebut bertujuan untuk memenuhi mekanisme fasilitas penyusunan keuangan serta menyamakan persepsi dalam membuat dan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah pada Senin, (16/01/2023).
Baca Juga : Kakanwil Kemenkumham Papua dan Para Kadiv Ikuti Soft Launching Aplikasi Seraya Melalui Zoom Meeting
Kegiatan pembukaan Pra Rekonsiliasi tersebut dilakukan secara langsung maupun virtual melalui zoom meeting di jajaran satuan kerja kanwil Kemenkumham se-Papua. Adapun peserta yang hadir langsung dalam pembukaan tersebut diantaraya Kepala Divisi Administrasi Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Muhammad Mufid, Kepala Divisi Pemasyarakatan Endang L Hardiman, Kepala Divisi Keimigrasian Ian Fidihanto Markos, Kalapas Narkotika Somaludin Bogra, Kalapas Abepura Sulistyo Wibowo, Kabapas Jayapura Jaka Putra, Kepala Bagian Umum Dina Aplena, Kepala Bagian Program dan Humas Viktor Lucky Maturbongs, Pejabat Administrator dan Pengawas pada Kantor Wilayah, serta para pendamping serta perwakilan oprator keuangan dan BMN se-satuan kerja.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kakanwil Anthonius M Ayorbaba, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa rekonsiliasi merupakan bagian dari mekanisme fasilitas, dan penyampaian pelaporan keuangan satuan kerja serta satuan wilayah, yang memiliki tujuan menyamakan persepsi dalam membuat dan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kegiatan ini sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, akuntabel, benar, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Proses penyusunan laporan keuangan tentu saja tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Dari permasalahan tersebut, ada yang dapat langsung diselesaikan dan ada yang belum terselesaikan, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya berpesan agar permasalahan yang ada, agar dapat benar-benar dituntaskan dan tidak menjadi ganjalan bagi penyusunan laporan keuangan,” pesan Anthonius.
Untuk diketahui bersama Penyerapan Anggaran pada Lingkungan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.167.303.575.786,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 96,72% dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 172.983.422.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus DelapanPuluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), masih terdapat Deviasi sebesar 3,28% yang tidak dapat dimaksimalkan dengan baik.Ini menjadi perhatian kita bersama pada Tahun 2023.
“Bekerja dan berkinerja lebih baik lagi untuk Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara Cepat, Tepat, Ikhlas dan hasilnya Akuntabel, sesuai dengan Resolusi Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2023.” ucap Anthonius.
Lebih lanjut kakanwil menyampaikan Terkait dengan Penyerapan Anggaran, “diharapkan juga seluruh Kepala Unit Pelaksanan Teknis dan Jajarannya untuk memperhatikan Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran(IKPA), agar Laporan Keuangan dan BMN di Tahun 2023 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perlu saya sampaikan untuk diketahui bersama berdasarkan Data BMN Rusak Berat pada Aplikasi SIMAN Per Tanggal 02 Januari 2023, masih terdapat 2.955 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima)unit BMN Rusak Berat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, dengan rincian 1.081 (Seribu Delapan Puluh Satu) unit telah ditindak lanjuti permohonan penghapusan BMN, dan 1.874 (Seribu Delapan RatusTujuh Puluh Empat) unit belum ditindaklanjuti permohonan penghapusan BMN,” jelas Kakanwil Anthonius M Ayorbaba.
Di akhiri sambutanya Kakanwil berpesan agar seluruh jajaran satuan kerja di lingkungan Kanwil Papua dari data tersebut diharapkan pada masing-masing satuan kerja untuk segera melakukan tindak lanjut dengan melakukan investarisasi barang dan segera melakukan pengusulan penghapusan. Hal tersebut menjadi tantangan dan pekerjaan yang harus segera diselesaikan.
“Saya mengharapkan para peserta agar mengikuti kegiatan dengan tertib, menyampaikan hambatan dan masalah yang dihadapi selama satu tahun anggaran terakhir baik kepada korwil maupun tim pendamping dari pusat, agar bisa dicegah dan tidak terulang di Tahun Anggaran 2023. Mari kita bekerja dengan melakukan pengelolaan anggaran dengan baik dan selalu Bagun Optimisme dalam kinerja kita sehinga apa pun yang kita kerjakan kita tidak lagi mengawatirkan lagi kita di paling ujung timur Indonesia jadi kita akan ketingalan tetapi tunjukan bahwa kanwil Papua juga bisa berdiri sejajar dengan kanwil lain,” pungkas Anthonius M Ayorbaba.
