Serang, NAWACITAPOST.COM – Dalam rangka memenuhi mekanisme fasilitas penyusunan keuangan serta menyamakan persepsi dalam membuat dan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran 2022.
Baca Juga: Kemenkumham Banten Terus Cari 2 Napi Lapas Serang yang Kabur
Dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto disampaikan bahwa Kegiatan Prarekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Wilayah Semester II Tahun 2022 ini diharapkan menjadi solusi atas kendala dan hambatan yang diketemui sebelumnya sehingga permasalahan yang timbul dapat terselesaikan.
“Kita tentunya berharap bahwa Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 dapat akurat, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” ungkapnya saat membuka kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lantai III Kantor Wilayah, Kamis (12/01/2023).
Tejo menyampaikan Peran dari pra rekonsiliasi sangat penting untuk menjaga keakuratan data saat rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dahulu disebut sebagai Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Wilayah setempat.
“Pada 2022 lalu Kemenkumham telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan sesuai dengan resolusi Kemenkumham di Tahun ini pun diharapkan dapat mempertahankan predikat tersebut,” ucapnya
Dalam laporan Penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi Sri Yusfini Yusuf pun disampaikan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten ini dilakukan agar penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dapat akurat, transparant, dan akuntabel sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Lebih lanjut seluruh peserta yang merupakan jajaran perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis mendapatkan pendampingan dari jajaran Biro Keuangan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (Humas Kemenkumham Banten)
