Bandung, NAWACITAPOST.COM – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, hadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat bertempat di Aula Barat Gedung Sate Bandung bersama dengan Forkopimda Jawa Barat, Kepala Daeran di Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Pemerintah Pusat di Jawa Barat beserta Direksi Universitas Negeri di Jawa Barat dan BUMN/BUMD Jawa Barat pada Jum’at, (13/12/2023).
Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Jabar Jaga Gaya Hidup Sehat dengan Olahraga Pagi Bersama
Kegiatan diawali dengan pembacaan surat keputusan Pengangkatan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat yang dilanjutkan dengan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disaksikan oleh Perwakilan Forkopimda Jawa Barat, Perwakilan Pemerintah Pusat di Jawa Barat termasuk Kakanwil Kemenkumham Jabar, Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat, serta Direksi Perguruan Tinggi dan BUMN/BUMD di Jawa Barat.
Deputi Bidang Pengawasan BPKP RI bacakan Sambutan dari Kepala BPKP RI yang menyampaikan, Pemerintah harus mampu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya selesai dilaksanakan tetapi harus dipastikan pembangunan tersebut bisa dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat, untuk itu BPKP mendapat arahan dari Bapak Presiden untuk turut hadir bermanfaat dan berepran aktif dalam mengawal pembangunan negara baik di pusat maupun diwiliyah melalui fungsi assurance dan consulting dalam hal akuntabilitas pelaporan keuangan, hadirnya Kepala Perwakilan BPKP Jabar yang baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pembangunan diwilayah.
Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya menuturkan, ini sangat sederhana tapi sangat penting, dalam pelaksanaannya BPKP ini selalu menjadi penolong saat para eksekutif kesulitan menafsirkan gagasan dan inovasi yang dimiliki dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat agar memperoleh dasar hukumnya sehingga tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Seiring pembangunan khususnya di era media sosial saat ini banyak dinamika yang terkadang tidak ada hitam putih nya secara jelas ketika pelaksanaan, disitulah pentingnya BPKP memberikan arahan dan penafsiran sehingga tidak memunculkan polemik.
