Bandung, NAWACITAPOST.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada pagi hari ini menghadiri secara daring Pembukaan Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Biro Pengelolaan BMN Kemenkumham yang berpusat di Ballroom Harris Resort Barelang Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Selasa, (20/09/2022).
Baca Juga : Diseminasi Parpol Oleh Kemenkumham Jabar Perluas Wawasan Masyarakat Terhadap Pemilu dan Pilkada 2024
Dari ruang rapat Sahardjo, Kanwil Jabar, hadir mengikuti secara virtual Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo bersama dengan Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan dan Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto turut hadir dari tempat kerja beliau.
Membuka secara resmi giat Penelitian RKBMN ini, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto menyampaikan kepada seluruh peserta kegiatan untuk memanfaatkan dengan baik giat pertemuan ini dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dalam penyampaiannya Andap juga menyampaikan alur timeline penyusunan RKBMN Tahun 2024 secara rinci.
Melalui penyampaiannya, Andap berharap agar kedepaanya seluruh jajaran Kemenkumham tidak membiarkan masalah – masalah yang sama dalam penyusunan RKBMN mereka terus terulang kembali. Menambahkan, Andap juga menyampaikan 5 poin penting untuk menjadi atensi bagi seluruh jajaran Kemenkumham, yaitu:
- Pastikan pertemuan ini menghasilkan produk yang kita harapkan dan tidak jalan di tempat.
- Berikan hasil kinerja yang optimal sebagai bentuk pengabdian pegawai Kemenkumham kepada negara
- Para pimpinan Kanwil diharapkan bisa berperan dalam mengoptimalkan kinerja para bawahannya dan tahu apa yang perlu dikerjakan.
- Lakukan cross-check dengan baik untuk meminimalisir revisi RKBMN akibat kinerja yang asal – asalan.
- Para pimpinan kanwil laksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara instens.
Seusai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaran materi oleh narasumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pembangunan Nasional (Bapenas).
