Jayapura, NAWACITAPOST.COM – Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba menjadi Pemateri sekaligus mengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) kerja sama Fakultas Hukum Universitas Cenderawasi Jayapura dengan DPC Peradi DPC Jayapura. PKPA ini digelar pada Rabu (14/9/2022) Bertempat Di Kantor Sekretariat Peradi DPC Jayapura JL. Ulin 3 Nomor B21 Perumnas II Kelurahan Waena Kota Jayapura.
Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH.,M.Si diundang mesosialisasikan materi “Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual Menunjang Pemulihan Ekonomi Nasional”.
Dijelaskan diawal Materi, Kekayaan intelektual (KI) menjadi hal penting dalam berbagai aspek pembahasan yang ditangani instansi pemerintah, mulai dari perundingan perdagangan, investasi dan dalam persaingan pembangunan suatu negara. Membahas KI di Papua Anthonius, jelaskan sangat banyak sekali Potensi KI namun kesadaran Masyarakat maupun Pemerintah Daerah untuk mendaftar di Kanwil Kemenkumham Papua hampir sangat kurang, bahkan ada Pemda yang belum sama sekali menyadari pentingnya Kekayaan Intelektual.
Hal ini, jelas Ayorbaba menjadi tantangan yang luar biasa bagi kami, untuk bekerja selain Sosialisasi ke Masyarakat pun meyakinkan Pemerintah Daerah untuk menangkap peluang Potensi KI untuk kesejahteraan Masyarakat. Juga kita masuk pada Komunitas – komunitas Masyarakat untuk membantu mereka mendaftarkan merek yang dihasilkan, termasuk hari ini (14/9) boleh menjumpai Peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Karenanya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus meningkatkan pelayanan masyarakat dari sisi pengadministrasian KI serta penegakan hukumnya.
Kata Kakanwil, berkaitan dengan Penegakan Hukum, Kanwil Kemenkumham Papua pun memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan yang menjadi Korwasnya adalah dari Kepolisian. Anthonius M Ayorbaba juga menyampaikan tujuan ia mendorong Kekayaan Intelektual ( KI ) yang ada di Papua ialah memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual khususnya Kekayaan Intelektual Komunal di Papua.
Dikatakannya juga, “sasaran terlaksananya sosialisasi yang gencar di lakukan kanwil Kemenkumham terkait Kekayaan Intelektual ini yakni untuk menggali kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang Kekayaan Intelektual, sehingga Pemerintah Daerah dan pihak terkait dapat mengenal dan memahami potensi-potensi KI yang ada di Papua yang begitu banyak dan juga memberikan perhatian nyata terhadap KI Komunal di Papua.” Ucap Anthonius.
Hal ini menurut Kakanwil, “agar tercipta pelestarian dan perlindungan hukum, sehingga hasil karya intelektual baik personal maupun komunal di Papua dapat memberikan manfaat nyata secara ekonomi bagi masyarakat serta secara hukum diakui dan dilindungi oleh Negara. Dijelaskan Anthonius M Ayorbaba, KI Komunal kepemilikannya bersifat kelompok, merupakan Warisan Budaya menjadi identitas kelompok atau Masyarakat Papua kaya akan potensi Kekayaan Intelektual, hal ini perlu Pemerintah Daerah segera mendaftarkannya sehinga masyarakat Papua bisa mendapat perlindungan hukum,” Ujar Kakanwil.
Menanggapi hal tersebut Dina Rumbiak salah satu peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokasi merasa sangat bangga serta mengapresiasi langkah maju Kanwil Kemenkumham Papua. Menurut Dina Rumbiak, materi kekayaan intelektual ini sangat membantu bagi kami khususnya orang asli Papua, terutama saya sebagai Perempuan Papua untuk mengetahui kekayaan intelektual Komunal yang ada di daerah kita di Papua ini (14/9).
Dengan materi yang di dapat hari ini bukan hanya habis disini tetapi ini akan kita sosialisasikan kepada masyarakat sehinga masyarakat dapat memahami pentingnya perlindungan Kekayaan intelektual khususnya komunal dan Personal di Papua, apalagi kami salah satu penggerak berpendidikan khusus Profesi Advokat.
Dina Rumbiak pun berharap Pemerintah Provinsi maupum Pemerintah Daerah dapat mendukung program yang sangat baik dari kanwil kemenkumham Papua,agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya atas Perlindungan hukum hasil karya ciptanya, tutup, Isteri Ketua Komisi C DPRP Papua (14/9).
