Makassar, NAWACITAPOST – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) Anggoro Dasananto Minggu (2/1/21) mengatakan, terdapat 30 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di wilayah Sulsel telah lulus verifikasi dari Kemenkumham sebagai pemberi bantuan hukum periode 2022 – 2024.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto berharap OBH yang lulus Verifikasi dan akreditasi dapat bekerja secara profesional dalam pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.
Menurut Kakanwil Harun, Pada tahun 2020 ada dua OBH Sulsel yang dapat piagam penghargaan dari Menkumham yakni LBH Lipang Takalar Sebagai Terbaik I dalam pemberian layanan bantuan hukum untuk kategori LBH akreditasi C dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Wajo memperoleh penghargaan Terbaik II untuk kategori LBH akreditasi A.
Baca Juga :Â Sepanjang 2021, Tingkat Kecelakaan di Kepri Menurun
Anggoro mengatakan berdasarkan keputusan Menkumham Nomor M.HH-02.HN.03.03 tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, ada sepuluh OBH baru yang lulus verifikasi dan akreditasi yakni Lembaga Citra Keadilan Parepare, Posbakum Pranaja Sulsel, LBH Lamaranginang Cabang Luwu, Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Juga LBH Cita Keadilan Watansoppeng, LBH Bhakti Keadilan Bone , Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sidenreng Rappang, Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Luwu Timur, serta YLBH Pengayom Keadilan Bone dan Posbakum Pranaja Palopo.
Kepala Bidang Hukum Andi Haris menambahkan, pihaknya sudah merekomendasikan 22 OBH baru dari Sulsel, tapi yang lulus verifikasi dan akreditasi hanya 10 OBH.
Haris juga mengatakan, selain 10 OBH baru tersebut, terdapat juga 20 OBH lama yang lulus verifikasi dan akreditasi dari Kemenkumham. Bahkan 5 (Lima) diantaranya memperoleh kenaikan akreditasi, yakni YLBH Sinar Keadilan Bulukumba dari semula akreditasi B menjadi A.
Sedangkan Yayasan Rumah Hukum Lasinrang Pinrang, YLBH Kenustra Wajo, LBH Lipang Takalar dan LBH Butta Toa Bantaeng semula akreditasi C menjadi B.
Haris menyampaikan capaian 20 organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang bermitra dengan kemenkumham Sulsel selama 2021, telah menangani sebanyak 757 kasus litigasi dan 250 kegiatan Nonlitigasi dengan Prosentase penyeraapan anggarannya sebesar 98,58%. (Kornelius Wau)
