NAWACITApost.com – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda menyampaikan potensi adanya gangguan keamanan yang terjadi karena penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Soal keamanan ini masuk dalam subdimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis Bawaslu.
“Kami sudah memprediksikan bisa saja didaerah-daerah tertentu terjadi kekerasan, kerusuhan yang berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam hal politik dan pemilu, melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan,” ungkap Herwyn di Seminar Sespimti Dikreg ke-32 dan Sespimmen Dikreg ke-63 di Jawa Barat, Lembang, Senin (2/10/2023).
Herwyn menjelaskan bencana alam dan non-alam juga bisa memengaruhi keamanan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dia mencontohkan seperti wabah covid-19 (bencana non alam) yang membuat Pilkada 2020 sempat ditunda.
“Mudah-mudahan bencana nonalam seperti pandemik covid tidak mengancam kita lagi, tapi ini masih jadi catatan kita,” ujar doktoral dari Universitas Brawijaya itu.
Halaman 1 dari 3
BERITA TERBARU
BERITA TERPOPULER
-
Rencana Pemekaran Daerah di Pulau Sumatra: 13 Provinsi dan 78 Kabupaten/Kota
-
Usulan Pemekaran: 33 Provinsi, 247 Kabupaten dan 37 Kota yang Menanti Ganjar-Mahfud MD Jadi Presiden 2024
-
Indonesia Maju dan Ideal Minimal Ada 50 Provinsi, Faigiziduhu Ndruru: Ganjar-Mahfud Jawabannya!
-
Faigiziduhu Ndruru: Ganjar-Mahfud Md Jadi Harapan Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Sumut
-
Faigiziduhu Ndruru: HIMNI Sudah Tepat Bicara pada Ganjar tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias
-
Ganjar-Mahfud Terpilih Jadi Presiden dan Wakil Presiden 2024, Peluang Pemekaran Daerah Terbuka Lebar
-
Mengenal Andy Rompas: Panglima Besar Ormas Pasukan Adat Manguni Makasiouw Bitung
