“MoU tersebut didasari oleh terdapat Anggota TNI dan Polri yang turut diancam sanksi pidana oleh UU Pemilu. Maka Bawaslu menilai perlu untuk disusun sebuah MoU dan perjanjian kerjasama,” katanya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Jakarta, Rabu, (28/9/2023).
Selain dengan Polri dan TNI, Bawaslu bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menandatangani sebuah perjanjian kerja sama, yang menjadi dasar dalam pertukaran informasi, dan penyelesaian pelanggaran yang melibatkan ASN dalam Pemilu dan Pemilihan 2024.
“Penanganan pelanggaran pemilu tidak hanya melibatkan Bawaslu. Kerjasama dengan lembaga lain yang terlibat dalam tindak lanjut atas rekomendasi atau putusan Bawaslu menjadi penting untuk mewujudkan kepastian hukum,” ungkapnya.
BERITA TERBARU
BERITA TERPOPULER
-
Rencana Pemekaran Daerah di Pulau Sumatra: 13 Provinsi dan 78 Kabupaten/Kota
-
Agustus Gea: 10 Alasan Tidak Mendukung Prabowo-Gibran
-
Usulan Pemekaran: 33 Provinsi, 247 Kabupaten dan 37 Kota yang Menanti Ganjar-Mahfud MD Jadi Presiden 2024
-
Selain Martabak, Ini 7 Kuliner Khas Bangka Belitung yang Suguhkan Rasa Tak Terlupakan
-
7 Destinasi Wisata Instagramable Bangka Belitung, Cocok Jadi Pilihan Liburan Akhir Tahun
-
Mengenal Andy Rompas: Panglima Besar Ormas Pasukan Adat Manguni Makasiouw Bitung
-
Warga Kota Gunungsitoli digegerkan dengan penemuan sosok mayat
