New York, NAWACITAPOST.COM – Dalam kunjungan kerja di New York, AS, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak guna membahas dukungan bagi Pendidikan perempuan di Afghanistan serta pencalonan Indonesia di Dewan HAM.
Baca Juga: Menlu RI dan Menlu Timor Leste Bertemu Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Perbatasan
Beberapa pihak yang ditemui Menlu Retno dalam kunjungan kerjanya di New York yaitu:
Pertama, Utusan Khusus AS untuk Afghanistan, Rina Amiri. Dalam pertemuan dibahas antara lain mengenai tindak lanjut International Conference on Afghan Women’s Education (ICAWE). Konperensi Internasional yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2022 di Bali ini menghasilkan komitmen politis dan dukungan konkrit untuk Pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan.
Menlu Retno sampaikan pentingnya menjajaki metode pendidikan alternatif seperti daring, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan informal, serta dialog antar pemuka agama negara Islam dengan Afghanistan.
Kedua, para Wakil Tetap negara-negara yang berpengaruh dalam isu Afghanistan di PBB. Negara tersebut antara lain AS, Inggris, Rusia, dan RRT (yang juga merupakan anggota tetap DK PBB), sejumlah negara Islam seperti Pakistan dan Turkiye, serta negara donor seperti Jerman dan Swiss.
Selain membahas bantuan kemanusiaan dan dukungan bagi pendidikan perempuan di Afghanistan, Menlu Retno juga berbagi prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, yaitu perkembangan di Myanmar dan kawasan Indo-Pasifik.
Secara terpisah, Menlu Retno juga bertemu dengan Wakil Direktur Eksekutif UNICEF. Adapun tujuan pertemuan adalah memastikan masyarakat internasional terus memberikan bantuan kemanusiaan yang vital bagi rakyat Afghanistan.
Sebelumnya, Menlu Retno bertemu Wakil Tetap Botswana, Burundi, dan Rwanda. Pertemuan membahas mengenai pencalonan Indonesia di Dewan HAM periode 2024-2026. Dalam pertemuan, Menlu Retno sampaikan kedekatan bilateral kedua negara dan track record Indonesia dalam isu HAM.
Menlu Retno harapkan dukungan dari semua negara tersebut dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada bulan Oktober tahun ini.
