JAKARTA, NawacitaPost.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Jokowi menyebut masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstremnya masih diatas rata-rata nasional.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (17/01/2023).
Pada acara tersebut turut pula dihadiri oleh seluruh jajaran Menteri dan Kepala Lembaga yang ada di Kabinet Indonesia Maju, Para Gubernur, Bupati, Walikota, beserta Forkopimda Se-Indonesia.
“Target kita di 2024 kemiskinan ekstrem ini harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah. Di 2022, masih 2 persen dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” Kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting, karena Indonesia akan menghadapi momentum bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia terus dioptimalkan.
“Target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Karena datanya ada,” Ujar Jokowi.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi narasumber pada acara tersebut membahas tentang percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial.
Ia menyebut percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan mengatasi kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan angka stunting, serta melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem salah satunya melalui pemanfaatan momentum bonus demografi di Indonesia. Dengan hadirnya bonus demografi tersebut maka angkatan kerja Indonesia juga akan meningkat.
“Jika kita tidak dapat memanfaatkan momentum demografi tersebut maka yang datang adalah malapetaka dan kita bisa terjebak di negera dengan penghasilan yang biasa saja (income middle trap),” Jelas Muhadjir.
Terkait dengan penanganan stunting di Indonesia, Presiden telah menargetkan penurunan angka stunting pada Tahun 2024 sebesar 14%. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen pemerintah pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan sangat penting dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran pada lokus prioritas.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 jumlah angka stunting secara nasional sebesar 21,6% lebih rendah dibandingkan pada tahun 2021 silam sebesar 24,4%. Artinya upaya pemerintah telah berhasil dalam menurunkan angka stunting sebesar 2,8% pada tahun lalu.
“Kita harapkan tahun 2023 nanti kita bisa lebih mempercepat penurunan angka stunting sehingga tahun 2024 target kita sampai pada angka 14% syukur-syukur dibawahnya,” Ucap Muhadjir.
Untuk mencapai target tersebut, Menko Muhadjir akan menyelenggarakan Road Show Dialog Percepatan Penurunan Stunting di 514 Kabupaten/Kota yang tersebar 34 Provinsi Se-Indonesia.
“Road Show Dialog tersebut bertujuan untuk menangani serta mendiskusikan isu dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengentasan stunting di lapangan,” Ujarnya.
Pemerintah juga telah menyusun strategi untuk meningkatkan lapangan kerja baru. Karena, setiap tahunnya terdapat sekitar 3,3 Juta sampai 3,5 juta angkatan kerja baru di Indonesia yang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi.
Salah satunya yaitu dengan mengubah paradigma dalam penyelenggaraan vokasi. Paradigma sebelumnya yaitu berorientasi suplai harus diubah menjadi berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand oriented).
Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, Menko Muhadjir berharap dunia pendidikan dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan masing-masing daerah dapat mengetahui kondisi angkatan kerjanya sehingga para angkatan kerja yang baru saja lulus dapat terserap secara optimal.
“Karena itu kami berharap masing-masing daerah betul-betul punya data yang akurat tentang kondisi angkatan kerja masing-masing dan kemudian dapat menganalisis kondisi lapangan kerja di sana termasuk pusat industri, pusat usaha, maupun pekerjaan lainnya agar ini dapat tersalurkan dengan baik,”Jelasnya.(*)
