SURABAYA, NawacitaPost.com – Wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD tengah dibahas oleh pimpinan MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Anggota Wantimpres, Soekarwo atau akrab disapa Pakde Karwo membeberkan terkait pertemuannya dengan pimpinan MPR.
“Jadi tentang transformasi demokrasi, yaitu setelah dievaluasi sejak 2005 pemilihan langsung ada yang kena kasus pidana kepala daerah,” kata Pakde Karwo saat ditemui awakmedia usai Resepsi HUT Jatim ke-77 di Gedung Negara Grahadi, Rabu (12/10/2022).
Pakde membeberkan setidaknya ada 421 kepala daerah yang tertangkap KPK karena masalah korupsi. Kasus korupsi ini disinyalir dilakukan karena biaya politik yang mahal.
“Kurang lebih 421 kepala daerah. Apa sebabnya? Ternyata di-sinyalemen ongkos biayanya. Bukan hanya itu, yang diusulkan partai-partai pun pemilihan tertutup tidak terbuka lagi. Dipasang nomor satu, otomatis jadi kalau suaranya banyak,” jelasnya.
Namun, lanjut Pakde, Pilkada langsung dipilih oleh dewan baru sebatas pembahasan dan belum memunculkan keputusan baru.
“Jadi sama-sama MPR, Wantimpres akan mengundang ahli-ahli perguruan tinggi dan pengamat dan dilibatkan dalam terobosan ini,” ujarnya.
Lantas siapa di level mana Pilkada langsung akan dipilih dewan, Pakde membeberkan pemilihan kepala daerah di luar presiden dan wakil presiden.
“Prinsipnya yang tidak diatur Pasal 16 ayat 1 tentang Presiden, Wakil Presiden. Ini masih diskusi, bukan ketemu mengambil keputusan, ini masih brainstorming. Kita masih mencari bentuk terbaiknya,” tegasnya.
Mantan Gubernur Jatim dua periode ini menambahkan, wacana ini digulirkan karena temuan kasus menonjol terkait korupsi kepala daerah.
“Dikumpulkan kasusnya, terus yang menjadi empirik sebagai yang menonjol itu masuk ke dalam KPK jadi korupsi. Bukan itu saja sebetulnya problem pemilihan DPR itu disinggung tertutup dan terbuka,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beserta pimpinan MPR lainnya membahas sejumlah hal saat bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Salah satu yang dibahas yakni wacana agar Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dikembalikan ke DPRD.(FN)
