Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Foto Ist.

 * Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang

Jakarta, NAWACITAPOST.COM –  Saat dilantik sebagai Gubernur Jakarta. Wakilnya Anies adalah Sandiaga Uno biasa disapa Sandi (16 Oktober 2017–18 September 2018). Hanya 11 bulan mendampingi Anies, karena  Sandi ikut Pilpres sebagai Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto. 19 bulan tanpa didampingi Wagub, tepat 15 April 2020 Ahmad Ariza Patria biasa disapa Ariza  menjadi Wagub Jakarta mendampingi Anies. Tinggal 26 hari dari sekarang (20 September 2022 – 16 Oktober 2022), Anies dan Ariza (secara konstitusi) akan berhenti menjadi Gubernur – Wakil Gubernur.

Baca Juga : Besok, HIPPI Jakarta Gelar Diskusi Bertajuk  PJ Gubernur Jakarta Harapan Pelaku Usaha

Berikut ini pokok-pokok pikiran Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, Sarman Simanjorang tentang pengganti Anies, dan harapan para pelaku usaha.

Setelah lima (5) tahun memimpin Jakarta (16 Oktober 2017 – 16 Oktober 2022). Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, sementara dan Wakil Gubernur Ahmad Ariza Patria (2 tahun lebih 6 bulan) akan berakhir.

Senin, 17 Oktober 2022,  Presiden akan menunjuk dan melantik PJ Gubernur DKI Jakarta sampai terpilih Gubernur definiif pada Pilkada serentak pada bulan November 2024.

Sesuai dengan UU No 10/2016 tentang Pilkada bahwa Penjabat Kepala Daerah (PKD) memiliki kewenangan yang nyaris sama dengan kepala daerah definitif dengan demikian penjabat Gubernur DKI Jakarta sangat strategis mengingat masa bhaktinya hampir 2,5 tahun. Sebagai kota jasa,DKI Jakarta membutuhkan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha,untuk itu Jakarta membutuhkan Penjabat Gubernur yang mengenal dan mengerti karateriastik Jakarta sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan apalagi kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra.

Baca juga :  Eks Petinggi FPI Munarman, Apa Kabar?

Jakarta disamping sebagai ibukota Negara dan pusat Pemerintahan juga sebagai pusat ekonomi dan keuangan mengingat kontribusinya yang sangat signifikan dalam berbagai sektor.

Disektor keuangan Jakarta memegang peranan penting karena outstanding kredit di Jakarta mencapai 29 persen dari kredit nasional dan simpanan masyarakat mencapai 49 persen dari total simpanan nasional.Selain itu transaksi non tunai mencapai 40 persen dari total transaksi sebesar 7.361 triliun. Kota Jakarta juga menjadi epicentrum industri manufacturing nasional mengingat banyaknya industri disejumlah wilayah Jakarta maupun daerah penyangga.

Dilihat dari Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Jakarta menyumbang 17 persen dari PDB Nasional yang menjadikan Jakarta sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia,jauh diatas provinsi lain.

Kekuatan ekonomi Jakarta juga ditopang sektor konsumsi rumahtangga maupun pemerintah yang membuat sektor ini memiliki peran mencapai 60 persen dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Ekonomi Jakarta juga didominasi sektor keuangan, persewaan, usaha jasa, perdaganga, hotel, restoran, industri pengolahan dan pariwisata. Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta menjadikannya sebagai magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya diberbagai sektor. Tahun 2021 nilai investasi asing yang masuk ke Jakarta mencapai USD 4,82 miliar, sedangkan investasi dalam negeri mencapai 9,26 triliun.

Mengingat ekonomi Jakarta yang sangat strategis maka Pelaku usaha berharap agar Presiden dalam menunjuk Penjabat Gubernur adalah sosok yang mumpuni yang memahami karateristik kota Jakarta sebagai kota jasa sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan.

Disamping memiliki pengalaman leadership dalam memimpin birokrasi,juga jaringan baik dari sisi internal pemerintah daerah maupun pemerintah pusat termasuk koordinasi dengan jajaran Forkopimda.

Dan yang paling penting mendalami akan profil ekonomi Jakarta yang memerlukan regulasi dan kebijakan yang mendorong berbagai sektor usaha tumbuh produktif. Terlebih dalam proses pemulihan ekonomi di DKI Jakarta,sangat dibutuhkan situasi Jakarta yang kondusif,aman dan tenang sehingga tidak mengganggu psikologi pelaku usaha.

Baca juga :  SBY Paksa AHY Capres, Demokrtat Semakin Mati Suri

Termasuk tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai berjalan sangat diharapkan Penjabat Gubernur mampu menciptakan suasana politik yang sejuk,tidak menimbulkan kegaduhan sehingga berbagai sector usaha dan jasa beraktivitas seperti biasa.

Dalam rangka menyerap berbagai masukan saran dan pandangan dari pelaku usaha di Jakarta akan figur Penjabat Gubernur DKI Jakarta, DPD HIPPI DKI Jakarta akan menyelenggarakan Focus Discussion Group (FDG) dengan dengan tema Penjabat Gubernur Jakarta Harapan Pelaku Usaha dengan para Nara Sumber ; Kepala Perwakila BI DKI Jakarta, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta,Ketua DPD Golkar DKI Jakarta,Ketua Aprindo dan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya.

Masukan dari para Narsum ini akan diteruskan kepada Pemerintah Pusat untuk menjadi pertimbangan sehingga dalam menetapkan Penjabat Gubernur Jakarta adalah figure yang sesuai dengan harapan dunia usaha dan yang direspon positif oleh pasar.