Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Guna mengelaborasi peran dan pengembangan keuangan syariah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyelenggarakan The Annual Islamic Finance Conference (The AIFC) ke-6 yang dilangsungkan secara virtual pada tanggal 24-25 Agustus 2022.
Baca Juga : Beginilah Empat Upaya Pemerintah Jaga Peran UMKM sebagai Tulang Punggung Perekonomian
AIFC ke-6 merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Islamic Development Bank Institute (IsDB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan Universitas IPB. Konferensi ini diharapkan dapat menjaring masukan dan rekomendasi yang nyata sehingga keuangan syariah dapat berkontribusi lebih besar bagi sektor UMKM dan berkembang lebih pesat.
Tema yang diangkat dalam AIFC ke-6 adalah “Islamic Finance Role in MSMEs Empowerment : Boosting Capability and Fostering Inclusiveness for Sustainable Future”. Tema ini sejalan juga dengan beberapa agenda prioritas Presidensi Indonesia pada forum G20, salah satunya yaitu meningkatkan inklusivitas keuangan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi.
AIFC diharapkan dapat mengoptimalkan peran pembiayaan syariah dalam mengembangkan perekonomian melalui dukungannya terhadap sektor-sektor tertentu, seperti UMKM, wanita dan pemuda. Selain itu AIFC juga diharapkan berkontribusi dalam memperkuat kerangka kebijakan dan pengetahuan yang turut berpartisipasi dalam ekosistem pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah seperti inovasi teknologi dan digitalisasinya, termasuk peluang dan tantangan yang ada di dalamnya, serta peran Pemerintah dalam memfasilitasinya.
Dalam sambutannya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia. Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan kondisi UMKM yang secara empiris saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan pendanaan, termasuk akses informasi yang asimetris.
“Model atau portofolio produk keuangan syariah yang tersedia untuk UMKM, termasuk pendanaan, garansi, tabungan, transfer, dan jasa manajemen kas yang digabungkan dengan teknologi digital, berpotensi menjadi solusi karena semua informasi dapat diperoleh dengan lebih efisien dan lebih murah, serta dapat mengatasi permasalahan terkait informasi yang asimetris.” ungkap Menkeu.
Menkeu menambahkan bahwa memberdayakan UMKM merupakan langkah yang tepat secara moral dan strategis dalam pengembangan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, keuangan Islam memainkan peranan penting melalui penerapan prinsip transaksi yang adil dan setara.
Seluruh diskusi panel dalam kegiatan ini akan diisi oleh pakar dari IsDB, akademisi, Pemerintah, praktisi, serta industri, seperti Acting Director-General IRTI IsDB, Sami Al-Suwailem, Martin Godel, Kepala Kebijakan UMKM Swiss, dan Artak Robert Melkoyan selaku Senior Advisor di United Nations Development Programme dan Dr. Sayd Farook, Director of the Board DinarStandard.
AIFC ke-6 juga mengadakan Call for Paper (makalah) dari akademisi dan praktisi ekonomi syariah yang berasal dari dalam dan luar negeri. Adapun tema Call for Paper yang diadakan terbagi menjadi beberapa sub-tema, yang antara lain mencakup isu transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi halal, keuangan sosial dan pengentasan kemiskinan, serta kebijakan publik. (Kemenkeu RI)
