Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan kondisi ekonomi Indonesia dihadapkan pada dua situasi, yakni pemulihan yang terus berlanjut, namun tetap waspada terhadap dinamika global.
Baca Juga : Wamenkeu Suahasil Nazara : Pemulihan Ekonomi Terus Berlanjut di Tengah Ketidakpastian Global
“Kita optimis karena pemulihan berlanjut terus, kegiatan ekonomi mulai terbuka dan bertambah terus, tapi di sisi lain kita waspada kepada perkembangan global yang mau tidak mau pasti akan memberikan dampak kepada kita dan harus kita sikapi,” ujar Wamenkeu dalam wawancara Kompas TV dalam program “Laporan Khusus Penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023”, Selasa (16/08).
Di dalam situasi tersebut, Wamenkeu mengatakan APBN berfungsi sebagai shock absorber. Apabila terjadi guncangan yang muncul secara tiba-tiba, APBN akan menjadi penahan pertama dari guncangan tersebut.
“Misalkan, peningkatan eskalasi inflasi dunia karena harga komoditasnya naik. APBN akan memberikan bantalan dulu supaya masyarakat tidak harus tertransmisikan langsung,” kata Wamenkeu.
Di sisi lain, Wamenkeu mengingatkan APBN tidak boleh lupa kepada target jangka menengah dan panjang, seperti target ekonomi hijau dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Lebih lanjut, APBN juga harus tetap menjaga stabilitas, termasuk stabilitas sektor keuangan. Pemerintah, kata Wamenkeu, bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus berkoordinasi dengan memperhatikan gerak ekonomi dunia usaha dan masyarakat.
“Ini kita kalibrasi terus dan kita yakin bahwa dengan dukungan yang luar biasa dari DPR selama beberapa tahun Covid ini, kita akan lanjutkan pemulihan ekonomi Indonesia dan kita betul-betul bisa keluarkan dari pandemi ini,” ujar Wamenkeu.
Ke depannya, RAPBN 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat. (Kemenkeu RI)
