Pembina Forum Pemerhati Demokrasi Kepni yang juga pendiri kantor hukum GNB Jakarta, Agustus Gea SH (Kanan). Kolase.

Jakarta, NAWACITAPOST. COM – Menurut data yang dikeluarkan Kemendes PDTT tahun 2020, ada sebanyak 74.953 desa, dan sekitar 21 ribu masih tertinggal. Ini menandakan  desa menjadi perhatian utama setiap insani dalam memajukannya.

Baca Juga : Pembina Forum Pemerhati Demokrasi Kepni Agustus Gea SH : Oknum Briptu JZ Bisa Dipenjara 3 Tahun dan Denda 15 Juta Rupiah 

Masih kata  Kemendes PDTT. Desa saat ini, bisa dikatakan rumah depan Indonesia. Artinya kemajuan desa, menandakan negaranya maju. Sebaliknya banyak desa tertinggal, maka negaranya terbelakang.

Salah satu yang terkait dengan pemilu serentak 2024, pemilihan kepala desa. Sebelum pemilu era reformasi dan pemilu serentak 2024, menerapkan kepala daerah, dan pilpres harus mengacu pada jumlah suara langsung. Artinya pemilihan itu tidak melalui perwakilan parlemen. Desa sudah menerapkan aturan pemilihan secara langsung dengan penghitungan jumlah suara.

Mengenai desa dan pemilihan kepala desa, pembina forum pemerhati demokrasi Kepni (FPDK), yang juga pendiri kantor hukum GNB Agustus Gea punya pendapat via tulisannya, yang diterima nawacitapost, Rabu (10/8/2022) siang.

Para Kepala Daerah terutama Para Bupati & Walikota agar berhati-hati dalam menafsirkan Undang-undang, terutama menjelang Pemilu & Pemilukada serentak Tahun 2024. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang Pemilukada  sementara Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Pemilu yang keduanya dilakukan secara serentak di Tahun 2024, Pemilu (Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada (Gubernur, Bupati/Walikota) pada 27 Nopember 2024.

Pertanyaan adalah, bagaimana dengan Para Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya sebelum tahun 2024, apakah perlu diangkat Pj Kepala Desa menunggu Pemilihan Kepala Desa yang definitive? Mengenai hal ini telah diatur didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dituangkan aturan pelaksanaanya melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Baca juga :  Pelatihan Teknis PDI-P Jatim, Wakil Walikota Armuji: Politisi Harus Mudah Dihubungi

Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 adalah petunjuk pelaksaan Pemilihan Kepala Desa ditengah Covid-19, artinya walaupun Indonesia sedang dalam bencana Nasional Covid-19, Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan Prokes yang ketat, dan tidak dilakukan penundaan.

Mengapa ? Karena Pemilihan Kepala Desa yang merupakan manifestasi Demokrasi di tingkat Desa, jangan sampai terabaikan karena pelaksanaan Pemilu Serentak di Tahun 2024. Sebab jika dipaksakan penundaannya menunggu selesainya Pemilu dan Pilkada Serentak maka dikuatirkan agar terjadi gesekan ketidakpuasan masyarakat, apalagi yang namanya Pj Kepala Desa belum ada aturan main yang jelas seperti Pj Gubernur atau Pj Bupati/Walikota.

Demikian semoga bermanfaat.