Jakarta, NAWACITAPOSTKemunculan dan penyebaran virus COVID-19 sejak akhir 2019 lalu tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan global, tetapi juga melumpuhkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Hampir semua sektor mengalami penurunan karena keterbatasan dalam beraktivitas serta daya beli dan konsumsi masyarakat yang semakin melemah. Untuk pertama kalinya sejak 1999, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar 2,07 persen pada triwulan pertama dan semakin menurun sampai 5,32 pada persen triwulan kedua.

Meskipun demikian, kondisi ini masih lebih baik dari beberapa negara lainnya. Hal ini juga ditunjukan dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan pada triwulan berikutnya. Pemulihan perekonomian Indonesia semakin menunjukkan hasil yang positif dengan adanya pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% pada triwulan II 2021 terhadap triwulan II 2020. Dalam upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk menarik investor, yaitu sebagai berikut:

1.Mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Strategi pertama pemerintah untuk menarik investor yaitu dengan mengesahkan Omnibus Law dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Pengesahan Omnibus Law bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.

Omnibus Law merupakan Undang-Undang yang mengatur banyak hal, beberapa diantaranya, yaitu:
– Penyederhanaan prosedur perizinan bisnis
– Persyaratan Investasi
– Ketenagakerjaan

Salah satu manfaat adanya Omnibus Law yaitu memperbaiki iklim investasi dan kepastian hukum. Adapun beberapa kebijakan strategis Omnibus Law yaitu sebagai berikut:

– Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
– Perlindungan dan kesejahteraan pekerja
– Kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM
– Peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional

Baca juga :  Pemerintah Gandeng Investor Asing Kelola Transportasi

2. Meluncurkan OSS-RBA

Untuk menunjang UU cipta kerja dalam menyederhanakan perizinan berusaha, maka pada tanggal 9 Agustus 2021, pemerintah resmi meluncurkan OSS-RBA. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang dibuat berdasarkan tingkat resiko dan besaran skala kegiatan usaha. OSS-RBA yang merupakan pembaharuan dari OSS versi pertama ini memadukan sistem daring dengan pendekatan risiko.

Adapun tujuan OSS-RBA yaitu meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. Permohonan izin berusaha dilakukan melalui sistem OSS yang terintegrasi sehingga prosesnya lebih mudah, cepat, transparan, dan kredibel. Khusus untuk usaha mikro dan kecil, semua perolehan izin usaha juga difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi SNI dan sertifikasi halal.

Berdasarkan tingkat risikonya, OSS-RBA dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

– Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah
Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus bukti legalitas dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam hal ini, NIB merupakan perizinan tunggal bagi kegiatan usaha dengan risiko rendah yang dilakukan oleh UMK.

– Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah
Para pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh sistem OSS-RBA. NIB dan sertifikat ini berfungsi sebagai perizinan usaha dan legalitas usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan komersial dalam kegiatan usaha.

– Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
Perizinan usaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi kurang lebih sama dengan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Hanya saja, pada tingkat risiko menengah tinggi, pemerintah pusat/daerah akan melakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan komersial.

Baca juga :  Bangka Tengah Butuh Investor Kembangkan Sektor Perdagangan Migas

– Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi
Pelaku usaha wajib memiliki NIB dan izin. Izin yang dimaksud yaitu legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan komersial. Selain itu, standar pelaksanaan kegiatan usaha pun membutuhkan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan pemerintah pusat/daerah.

3. Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI)

Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam Perpres No. 10 tahun 2021 merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Daftar Prioritas Investasi (DPI) terdiri dari tiga sektor, yaitu:

– Sektor prioritas
Adapun yang termasuk dalam sektor prioritas yaitu proyek strategis nasional, padat modal, serta berorientasi pada kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau inovasi, ekspor, dan menggunakan teknologi tingkat tinggi.

– Sektor yang diperuntukkan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha besar maupun kecil, maka perusahaan besar wajib bermitra dengan UMKM yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan izin dan insentif.

– Sektor dengan pembatasan tertentu
Sektor dengan pembatasan tertentu yaitu bidang usaha tertentu dengan kepemilikan modal asing dan persyaratan modal dalam negeri 100%.

Jika investor menanam modal di sektor prioritas, maka investor akan mendapatkan insentif fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan (tax holiday), pengurangan pajak untuk penghasilan kena pajak (tax allowance), dan pembebasan bea impor. Sedangkan insentif non fiskal berupa kemudahan perizinan usaha, perizinan pelaksanaan kegiatan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, dan jaminan ketersediaan energi atau bahan baku. Pemberian kedua insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Baca juga :  Jawa Tengah menjadi Incaran Investor Dari Taiwan

4. Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Berikutnya, strategi pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi yaitu mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Pendirian LPI bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan investor dengan adanya lembaga investasi dengan tata kelola yang baik. Selain itu juga untuk meningkatkan, memprioritaskan, dan mengoptimalkan investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. LPI juga diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Dengan adanya strategi pemerintah untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia tersebut diharapkan dapat memulihkan perekonomian dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya, Kementerian Investasi/BKPM dan pemerintah akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan keempat strategi tersebut.