Jakarta,NAWACITAPOST– Pakar Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH)
mengatakan, bahwa penanggungjawab komunikasi di kementerian harus mampu dan berani serta berperan sebagai penasehat komunikasi bagi pimpinannya (menteri) agar manajemen komunikasi kementerian tetap terjaga.
” Jangan sampai Jubir berperan atau diperankan menjadi pesuruh menteri di bidang komunikasi,” kata Emrus,  Rabu (10/11/2021).
Sebab, menurut Emrus tidak jarang  pejabat publik (termasuk menteri) masih belum memadai pengetahuan ilmu komunikasi dan kerugian serta manfaat komunikasi dalam kehidupan keseharian manusia, termasuk di kementerian.
Padahal, keberadaan manusia dan sekelompok manusia, termasuk kementerian, terkonstruksi melalui proses komunikasi yang dialaminya.
“Menyadur dari ungkapan yang mengatakan Cogitu Ergo Sum dari Rene Descartes, filsuf ternama Perancis, dapat diartikan, “saya berpikir maka saya ada”, bisa ditarik menjadi lingkungan komunikasi antar manusia  menentukan keberadaan manusia dalam suatu konteks sosial tertentu. Dengan kata lain, “saya berkomunikasi, maka saya ada”. Komunikasi itu sangat esensial. Jadi, Jubir itu harus komunikolog,” ujarnya.
Menurut dia,  reputasi kementerian dan menteri yang memimpin sangat ditentukan oleh bagaimana manajemen komunikasi di sebuah kementerian yang “dinakodai” penanggungjawab (pimpinan) komunikasi di sebuah kementerian.
“Sayangnya, tidak jarang  para penanggungjawab komunikasi dikementerian bukan dari Komunikolog sehingga tidak punya kompetensi (kemampuan) memberi nasehat (masukan) tentang komunikasi kepada pimpinannya (menteri),” ungkapnya.
Baca juga :  Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan Buka Acara Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2020