Bahaya Pinjol Ilegal, Golkar Minta Izin Pemerintah Terjun Langsung Ke Masyarakat Berikan Edukasi

0
76
Foo : Ilustrasi Pinjol/ kreditblog

Jakarta, NAWACITAPOST– Kinerja pinjaman daring atau sering disebut pinjol (pinjaman online) terus tumbuh di masa pandemi Covid-19.

Bahkan hingga Juli 2021, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat penyaluran pinjaman melalui pinjaman daring mencapai Rp26,098 triliun.

Namun, capaian ini dihadapkan dengan maraknya pinjol ilegal yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin, untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus terjun langsung memberikan edukasi layanan pinjol yang aman kepada masyarakat.

“Pelaku pinjol ilegal ini memanfaatkan kondisi kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat pandemi. Di sisi lain, pemahaman masyarakat akan produk keuangan yang legal juga masih belum maksimal. Hal ini menjadi peluang bagi pinjol ilegal untuk menawarkan pinjaman cepat dan mudah dengan tarif bunga di luar batas kewajaran. Makanya, kita lakukan sosialisasi ini sebagai sarana untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya di daerah pemilihan saya,” ujar Puteri dalam keterangan persnya, Rabu (13/10/2021).

Agenda sosialisasi ini dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah (door to door) untuk menghindari kerumunan warga seiring kebijakan PPKM level 3 yang diberlakukan pemerintah.

Adapun sosialisasi ini menyasar sekitar 2.200 rumah tangga yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

“Sudah banyak korban pinjol ilegal di daerah pemilihan saya. Makanya, lewat sosialisasi ini saya sampaikan ciri perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. Termasuk juga cara pengaduannya karena selama ini banyak yang mengeluh bingung untuk mengadu ke mana. Selain itu, kami juga salurkan bantuan sebanyak 2.200 paket sembako untuk bantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa harus meminjam ke pinjol ilegal,” ungkap Puteri.

BACA JUGA : https://nawacitapost.com/news/2021/09/28/gebyar-akhir-tahun-nawacita-tv-gelar-kompetisi-berhadiah-jutaan-rupiah/

Sebagai informasi, pinjol legal telah terdaftar dan memperoleh izin dari OJK sehingga berada dalam pengawasan penuh otoritas tersebut.

Sementara, pinjol ilegal beroperasi tanpa izin dan tidak terdaftar di OJK sehingga belum memenuhi standar beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pinjol legal sangat memperhatikan asperk perlindungan konsumen dan kerahasiaan data pribadi. Pinjol legal juga diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga yang dikenakan kepada konsumen.

Sedangkan, pinjol ilegal mengenakan bunga dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.

“Cara penagihan pinjol legal menggunakan tenaga penagih yang telah tersertifikasi. Tapi, pinjol ilegal melakukan penagihan dengan cara yang kasar dan mengancam. Selain itu, pinjol ilegal juga akan meminta akses data pribadi pengguna untuk disalahgunakan,” beber Puteri.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar mendorong berbagai instansi untuk bersinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.

“Saya akan terus ingatkan mitra kerja di komisi XI baik BI, OJK, LPS hingga Himbara untuk terus memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat secara mudah, murah, dan cepat. Sehingga, industri keuangan formal ini tidak kalah bersaing dengan pinjol ilegal,” tutup Puteri.

BACA JUGA : https://nawacitapost.com/nasional/2021/10/12/survei-lsi-airlangga-miliki-elektabilitas-tertinggi-sebagai-capres-2024/

 

Perlu diketahui, dikutip dari kredit blog, Pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal masih banyak dijumpai bahkan sampai Januari 2021 ini. Krediblog kerap mendapatkan pertanyaan dari pembaca yang menanyakan bagaimana cara terlepas dari jeratan pinjol ilegal. Dan tahukah kamu, jika mencari aplikasi pinjaman online langsung di Google Play Store, sangat terbuka resikomu untuk juga terjerat pinjaman online ilegal. Mengingat konsekuensinya yang sangat tidak menyenangkan, kamu harus memastikan sejauh mungkin berurusan dengan fintek lending yang tidak resmi tersebut.

Mengapa Ada Pinjol Ilegal?

Peraturan terkait Lending atau pinjaman online tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman online. Semua regulasi yang ditetapkan tersebut bertujuan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.