Kepemimpinan Jokowi Masih Stabil, Kepuasan Piblik Terhadap Kinerja Ekonomi Terganjal Tingginya Kasus Korupsi 

0
202
Presiden Jokowi (Youtube)

Jakarta, NAWACITAPOST Berikut hasil survei  Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) yang dilakukan pada 7 – 10 Oktober 2021 yang diterima nawacitapost pada, r Rabu (13/10/2021) bertajuk  Outlook Ekonomi Indonesia dalam Persepsi Publik. Melalui survei yang menyasar 800 responden secara proporsional di 34 Provinsi dengan menggunakan metode Simple Random Sampling ini berhasil memotret kondisi ekonomi publik kuartal III dan menjelang kuartal IV dari pandangan masyarakat. Hasilnya Mayoritas Publik Tidak Puas terhadap Kinerja Pemerintah dalam bidang Ekonomi.

Baca Juga : Gebyar Akhir Tahun ! Nawacita TV Gelar Kontes Berhadiah Jutaan Rupiah

“Sekitar 57,63 persen Publik Tidak Puas terhadap kinerja ekonomi dari Pemerintah sedangkan yang Puas sebesar 40,12 persen serta terdapat 2,25 persen yang Tidak Menjawab dan Tidak Tahu,” ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui keterangan persnya pada Rabu (13/10/2021).

Simak berita lainnya di Youtube NAWACITA TV

Menurut Herry dari Survei yang Margin of Errornya (MoE) yang mencapai 3,5 persen ini di 95 persen tingkat kepercayaan tersebut mengurai bahwa masih tingginya kasus Korupsi, Kemiskinan dan Pengangguran juga meningkat hingga Menteri bidang Ekonomi di Kabinet Indonesia Maju harus diresuffle mendominasi alasan publik untuk tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang tersebut.

Baca Juga : Ihwal Rencana Pemerintah Menurunkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen, Direktur Eksekutif CISA Herry Pasrani Mendrofa Beri Catatan Penting

“Ada 21,9 persen publik melihat masih tingginya kasus Korupsi, 19,96 persen soal Kemiskinan dan Pengangguran juga meningkat, 19,31 persen publik menginginkan Menteri bidang Ekonomi segera diresuffle,18 persen pendapatan usaha dan 12,36 persen pendapatan keluarga yang cenderung menurun saat pandemi Covid-19 menjadi beberapa alasan fundamental menguatnya ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah kuartal III ini,”ungkapnya.

Lebih lanjut Herry menyebutkan bahwa faktor kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi Pemerintah dilatarbelakangi oleh Kinerja Menteri dan Kepemimpinan Jokowi yang dianggap optimal dan cenderung stabil.

“Kepuasan publik sebenarnya muncul karena optimalisasi kinerja Menteri di bidang Ekonomi dan Kepemimpinan Jokowi yang dinilai masih stabil ditengah-tengah tekanan pandemi Covid-19,”katanya.

Selain itu dalam survei yang dilakukan dari 7-10 Oktober 2021 ini menyatakan masyarakat juga merespons rencana Pemerintah yang akan menaikkan secara bertahap pajak menjadi 11-12 persen pada tahun 2022.

“Terdapat 77,37 persen publik menolak rencana kenaikan pajak di tahun 2022 praktis yang setuju hanya 10,13 persen dan 12,5 persen tidak memberikan jawaban atau tidak tahu soal kebijakan Pemerintah tersebut,” ujarnya.

Herry pun membeberkan bahwa beragamnya alasan publik menolak rencana kenaikan pajak didasarkan pada kemungkinan terhambatnya pemulihan Ekonomi, Kesejahteraan, Kemiskinan dan Pengangguran meningkat hingga rentan dikorupsi.

“Penolakan ini didasari pada implikasi minor yang akan disebabkan oleh kenaikan pajak seperti 28,75 persen menghambat pemulihan Ekonomi, 18,42 persen menurunkan Tingkat Kesejahteraan, 16,32 persen berpotensi meningkatkan angka Kemiskinan dan Pengangguran, 13,25 persen rentan dikorupsi, 9,05 persen belum Urgensi dan masih dalam kondisi pandemi Covid 19 sebesar 6,94 persen. Beberapa hal inilah yang memicu ketidaksetujuan publik,” tuturnya.

Kendati demikian Dia menambahkan bahwa masyarakat setuju dengan rencana ini karena akan mendukung akselerasi peningkatan Kesejahteraan, pemulihan Ekonomi, efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah hingga dukungan publik terhadap pembangunan nasional.

“16,05 persen menyebutkan alasan kuat untuk mendukung kenaikan pajak guna mengakselerasikan peningkatan Kesejahteraan, 13,58 persen untuk pemulihan Ekonomi, 9,88 persen dalam rangka efisiensi dan efektifitas terhadap produktifitas kinerja Pemerintah serta kepatuhan warga negara 3,7 persen,” tambah Herry.

Namun masyarakat pun enggan memberikan jawaban karena menganggap kebijakan Pemerintah itu belum tersosialisasi dengan masif serta merasakan Burn-Out dengan preferensi kebijakan ekonomi pemerintah selama ini.

“Umumnya mereka tidak menjawab atau tidak tahu karena belum menerima informasi kenaikan pajak secara lengkap, tidak mau ikut campur dan burn-out dengan pilihan kebijakan ekonomi dari pemerintah serta tidak memedulikan isu ini,” jelas Herry.

Sementara itu, disaat kondisi sekarang ini justru masyarakat menilai bahwa Pemerintah harus mengambil kebijakan prioritas karena dianggap ideal, urgensi serta relevan dengan konstelasi nasional.

“Sebanyak 15,88 persen publik mendorong pemerintah segera melakukan pemberantasan korupsi secara meluas, 12,86 persen memulihkan ekonomi nasional, 12,63 persen melaksanakan resuffle kabinet, 11,38 persen untuk menguatkan penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta 10,88 persen memperbaiki Kesejahteraan Sosial,” pungkas Herry Mendrofa.