Jakarta, NAWACITAPOST - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong mengenai tuduhannya seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024.
Prasetyo mengatakan, Pilgub DKI digelar pemerintah pusat pada 2024 bukan 2022, tidak untuk mengganjal Anies, tapi melainkan berdasarkan amanat undang-undang.
"Sebab, pelaksanaan Pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi guubernur, " kata Anies, Sabtu (9/10/2021).
Politisi PDIP Jakarta itu menegaskan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan akan berakhir pada 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar pada 2024.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI nantinya, posisi Anies akan diisi seorang penjabat. Pemerintah pusat menetapkan Pilgub DKI digelar pada 2024, bukan 2022.
"Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat (persepsi) seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata Pras dalam keterangan pers tertulis, Sabtu (9/10).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada sudah mengatur waktu pilgub (termasuk Pilgub Jakarta), bahkan sebelum Anies dilantik sebagai Gubernur DKI. Ada Pasal 201 ayat 3 yang mengatur bahwa masa jabatan Anies adalah dari 2017 sampai 2022.
"Pelaksanaan Pilgub DKI 2017 mengacu pada pasal ini. Saat itu Anies mengikuti pilgub dengan menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian, Pasal 201 ayat 3 menyebut, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan 2017 menjabat sampai 2022," jelas Pras, yang merupakan politikus PDI Perjuangan.
