Mentersangkaan Litiwarni Iman Gea, Ketua DPD HIMNI Sumut Turunan Gulo : Kapolsek Percut Sei Tuan Medan Tidak Arif dan Jauh dari Profesionalisme 

0
789
Kiri ke kanan : Ketua DPD HIMNI Sumut Turunan Gulo, dan Tokoh Masyarakat Nias yang juga Anggota DPRD Pelalawan Riau, Sozifao Hia. Kolase.

Jakarta, NAWACITAPOST –  ini bunyi pernyataan sikap dari Ketua DPD HIMNI Sumut Turunan Gulo kepada redaksi nawacitapost.com, Minggu (10/10/2021).

Baca Juga : Terkait Seorang Wanita Bernama Rosalinda Gea Dianiaya Preman, Pengamat Hukum Agustus Gea SH : Pelapor Bisa Jadi Tersangka

 

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Sumut, Turunan Gulo menyatakan sikap resminya, yang diterima nawacitapost.com, Minggu (10/10/2021). Berikut pernyataannya :

Sehubungan dengan pengenaan status tersangka kepada Litiwarni Iman Gea–yang merupakan korban kekerasan dan tindakan premanisme yang dilakukan oleh Beni Saputra cs pada 5 Sept. 21.

Dalam surat pemanggilan yang diterbitkan oleh Polsek Percut Sei Tuan Medan, Litiwarni Gea disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 170 subs 351 ayat (1) KUHPidana.

Setelah melakukan penelurusan, pendalaman dan telaah kasus yang menimpa Litiwarni Gea, maka kami dari DPD Himpunan Masyarakat Nias Sumatera Utara (Himni Sumut) menyampaikan sikap sebagai berikut:

Pertama  Bahwa tindakan Kapolsek Percut Sei Tuan dalam mentersangkakan Litiwarni Gea sangat jauh dari sikap arif dan profesionalitas. Bagaimana mungkin seorang ibu dan seorang gadis berumur 13 tahun bernama Tiara Ratna Sari Hura dituduh mengeroyok anak muda-kekar bernama Beni Saputra cs.

Justru yang nyata-nyata melakukan kekerasan dan tindak premanisme terhadap kedua perempuan ini adalah Beni dan ketiga rekannya.

Hasil penelurusan kami, pada saat kejadian berlangsung, Tiara Ratna Sari Hura—putri dari Litiwarni Gea—hanya merekam kejadian kekerasan dari ponselnya dalam ketakutan yang luar biasa. Si gadis itu malah diintimidasi dan juga mengalami tindak kekerasan. Di mana unsur “bersama-sama” yang dimaksud?

Sendaianya ada tindakan dari Litiwarni Gea yang mengenai Beni, itu tidak lebih sebuah ekspresi spontan dari perempuan yang disedang dizalimi. Tindakan Litiwarni tak lebih sebagai sebuah pembelaan diri.

Pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan, “BARANG SIAPA TERPAKSA MELAKUKAN PERBUATAN UNTUK PEMBELAAN , KARENA ADA SERANGAN KETIKA ITU YANG MELAWAN HUKUM TERHADAP DIRINYA SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN, TERHADAP KEHORMATAN KESUSILAAN ATAU HARTA BENDA SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN, TIDAK DIPIDANA”.

Di atas itu, Pasal 28A UUD 1945 telah menandaskan bahwa “SETIAP ORANG BERHAK UNTUK HIDUP SERTA BERHAK MEMPERTAHANKAN HIDUP DAN KEHIDUPANNYA.”

Kedua  Kami mendesak Polda Sumatera Utara untuk segera memulihkan status hukum Litiwarni; serta memastikan Litiwarni Gea dan putrinya sebagai seorang korban kekerasan dan tindak premanisme yang harus dilindungi.

Ketiga  Tindak kekerasan dan premanisme yang mengenai Litiwarni Gea dan putrinya seharusnya menjadi momentum bagi kepolisian untuk membasmi premanisme yag masih mewabah di berbagai sudut negeri ini, khususnya Medan sekitarnya. Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah berulang-kali mengingatkan perihal premanisme yang sangat meresahkan masyarakat. Perintah pimpinan tersebut mesti direspons dengan operasi yang segera, efektif dan berkesinambungan.

Demikian siaran pers ini disampaikan. Turunan Gulo, SP, MSP (Ketua DPD Himni Sumut) dan Famati Gulo, SH (Koordinator Advokasi DPD Himni Sumut).

Hal senada juga disampaikan Tokoh masyarakat Nias yang juga Anggota DPRD Pelalawan, Sozifao Hia, dalam pernyataannya yang diterima nawacitapost.com,  Minggu (10/10/2021).

“Terlepas dari lapor melapor antara korban penganiayaan preman dengan seorang Ibu di pasar. Kejadian tersebut memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan bahwa di pasar itu ada preman yang berkuasa dan berbuat semaunya,” jelas Sozifao Hia

lanjut Sozifao.  Artinya keamanan di pasar itu jelas tidak ada, lalu di mana posisi Polisi ? Apakah memang polisi di sana tidak ada atau tidak bekerja, sehingga preman yang berkuasa semaunya ? Atau Polisi tidak berdaya terhadap preman di sana, kondisi ini sangat menyedihkan. Harapan kita Kapolda, Kapolres dapat bertindak meluruskan hal ini, jangan sampai kondisinya makin parah dan masyarakat jadi apatis terhadap Polisi di daerah itu.
Polisi itu mewakili Negara di daerah di mana mereka bertugas, seharusnya mereka mengamankan masyarakat dari tindakan preman seperti itu Rosalinda Gea yang dikeroyok, dan menderita sampai ke Rumah Sakit, pungkasnya.

Terkait ini, Sozifao Hia: Dipertanyakan peran polisi diwilayah pasar Medan