Kalah Digugat Guru Bahasa Indonesia, Bupati Humbahas Ajukan Banding

0
630

Jakarta, NAWACITAPOST – Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor kembali ajukan banding atas putusan majelis hakim karena kalah digugat seorang guru Bahasa Indonesia Dorhanan Lumbantoruan.

Baca juga: Guru Bahasa Indonesia Baktiraja Menangkan Gugatan terhadap Bupati Humbahas, Ada Apa?

Jupriyanto Purba selaku kuasa hukum Dorhanan menilai banding yang diajukan Dosmar selaku kepala daerah tidak memiliki alasan hukum yang kuat atas fakta di persidangan PTUN Medan.

Mengutip dari Kureta.id, Jurpiyanto mengatakan saat pemeriksaan jawaban tergugat Dosmar Banjarnahor pun, jelas mengungkap bahwa SK Mutasi Nomor : 824/454/bkd/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditandatangani Dosmar sendiri dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Jawaban Dosmar Banjarnahor jelas mengakui sudah cacat prosedural karena tidak sesuai dengan usul Dinas Pendidikan dan terdapat adanya kesalahan redaksional dalam penerbitan keputusan tersebut,” ungkap Jupriyanto.

Sesuai jawaban Dosmar di PTUN bahwa Kepala Dinas Pendidikan menyadari kesalahan redaksional dalam penerbitan keputusan tersebut tidak sesuai usul Dinas Pendidikan khususnya untuk mutasi penggugat.

“Yakni dari SMP Negeri 1 Baktiraja ke SMP Negeri 2 Pakkat yang seharusnya SMP Negeri 1 Baktiraja ke SMP Negeri 8 Pakkat sesuai dengan usul dari Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Artinya, lanjut Jupriyanto, jika melihat amar Putusan Majelis Hakim dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Dosmar dalam jawabannya adalah ada kesesuaian, sehingga tidak perlu lagi Dosmar meragukan keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

“Dan justru yang perlu dipertanyakan Bupati Dosmar sendiri terkait dengan pendapatnya yang tidak konsisten dimana dia perlu dipertanyakan apakah dia masih menganggap objek gugatan a quo masih tetap berlaku atau tidak, kalau pendapat bupati menyatakan tidak berlaku lagi, lalu apabila menyatakan tidak berlaku lagi buat apa dia banding atas keputusan yang dia sendiri sudah menyatakan tidak berlaku lagi,” katanya.

Advokat dari Kantor Hukum Law Office Nemesio & Associate Jakarta ini pun menyarankan, Dosmar selaku kepala daerah sepatutnya dalam membuat kebijakan harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Karena keputusan yang dibuat Bupati justru merugikan SMPN 1 Baktiraja.

Untuk diketahui, sebelumnya diwartakan Nawacitapost, Dorhanan memenangkan gugatannya di PTUN Medan terhadap Dosmar terkait dirinya yang dimutasi tanpa sebab ke SMPN 2 Pakat dan SMPN 8 Pakat sejak tanggal Maret 2021 lalu.

Atas kemenangan gugatan itu, Bupati Humbahas diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) mutasi dan mewajibkan merahabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Dorhanan pada keadaan semula.

Diduga, Dosmar melakukan mutasi kepada Dorhanan sebab suami Dorhanan yaitu Marudut Situmorang ialah seorang pendukung saingan politik Dorhan pada pilkada lalu.