Waspada! Oknum ASN dan Pejabat Papua Yang Terlibat di KKB Jadi Ancaman NKRI

0
57

Jakarta, NAWACITAPOST– Baru-baru ini Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisila ES yang bertugas di Pemkab Yahukimo yang diduga menjadi pemasok senjata api kepada kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Satgas Namengkawi berhasil menangkap seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial ES yang bertugas di Pemkab Yahukimo karena diduga menjadi pemasok senjata api kepada KKB Papua.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, penangkapan terhadap ES yang dilakukan pada Rabu (22/9/2021) lalu pada pukul 13.34 WIT.

 

Saat itu, kata Kamal, satgas melihat ada truk berplat merah yang melintas di Jalur 1 Bawah Kompleks Ambruk Kota Dekai, Yahukimo. Kemudian, Satgas memberhentikan truk tersebut.

Ketika dilakukan pemeriksaan, terdapat sekelompok orang di dalam truk tersebut yang salah satunya merupakan oknum ASN Pemkab Yahukimo berinisial ES.
Selanjutnya, tim melakukan penangkapan dan memeriksa ES. Setelah itu, tim Satgas Nemangkawi menggeledah kediaman ES yang berada di Kompleks Perumahan Sosial, Distrik Dekai.

Dari hasil penggeledahan, Satgas Nemangkawi menemukan sebanyak 26 butir amunisi tajam 5,65 mm, 8 butir amunisi 38 SPC, 1 magazine M-16, 1 pasang pakaian loreng Komite Nasional Papua Barat (KNPB), 2 parang, 2 kapak, 1 sabit, 1 badik; 1 sangkur; 1 besi tajam, 1 palu, dan lain-lain.

Sejumlah barang bukti itu diduga kuat memiliki keterkaitan dengan KKB Papua. ES diduga menjadi pemasok senjata api kepada kelompok tersebut.

Dikatakan Kamal, ini bukan kali pertama pihaknya melakukan penangkapan terhadap ASN yang diduga memiliki keterlibatan dengan KKB Papua.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menduga ada beberapa oknum pejabat daerah di Papua yang ikut serta dalam membiayai kelompok Kriminal bersenjata atau KKB.

Terkait hal itu, Dave menyebutkan, aparat keamanan diharapkan dapat menelusuri informasi itu. Dalam diskusi bertajuk”Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua di Gedung DPR, Senayan, Kamis (23/9/2021).

“Ada dugaan pejabat-pejabat daerah di Papua masih turut’bermain’ di sana . Siapa dan jabatannya? Itu yang harus dilakukan oleh apparat keamanan untuk membukanya.

Sementara itu , laporan yang masuk di Komisi, banyak pejabat tinggi di Papua di tingkat I dan II membiayai Gerakan teroris (KKB) dengan memberikan senjata, uang bajkan mencari pelatih untuk melatih personilnya,” kata Dave.

Politisi Golkar ini mengaku, bahwa oknum pejabat itu disinyalir melatih personel KKB agar dapat melakukan penyerangan, serta perusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan berbagai macam kepentingan.

“Misalnya supaya mereka tidak mengganggu semua kebijakan atau pun juga urusan pimpinan daerah. Juga supaya dibakar sehingga ada alasan untuk membangun baru. Yang jelas mereka itu sekarang ini mendukung bahwa mereka juga bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, menurut Dave, kehadiran aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) sangat penting di Papua. Tujuannya tentu untuk memantau dugaan keterlibatan pejabat tinggi daerah dan mengumpulkan data, sehingga lebih cepat untuk bisa memproses mereka secara hukum. “Jadi yang memang terbukti terlibat ya bisa segera di proses,” tegas Dave.

Dave juga meminta BIN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeteksi aliran dana yang membiayai aktivitas KKB. Tidak hanya itu, Dave melihat ada indikasi manuver dari Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melakukan perubahan-perubahan dalam regulasi otonomi khusus (otsus). MRP ingin mendapat keleluasaan untuk mengelola dana otsus.

“Ini bukannya tidak baik untuk pemerintah atau jelek untuk daerah menentukan arah kebijakan. Akan tetapi ini penting untuk melakukan pengawasan agar jangan sampai penyelewengan terhadap dana, yang bertujuan untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Papua, justru dibalikkan untuk mengeruk keuntungan pribadi,” kata Dave.

 

Dave menilai ada indikasi sosial media dan jaringan dari pergerakan OPM ini menggunakan mahasiswa jaringan dari pergerakan OPM ini menggunakan mahasiswa Papua, yang saat sedang menempuh, Pendidikan di Pulau Jawa. Pulau Sumatera atau diluar Papu, bahkan diluar Indonesia.

Mereka diminta untuk terus menyuarakan permasalahan yang sebenarnya tidak ada atau membesar besaran masalah. Menaikkan isu HAM, kesenjangan ekonomi dan mendramatisir situasi untuk menarik dukungan dari dunia internasional.

“Itulah pentingnya pemerintah daerah, BIN maupun KBRI memantau pergerakan mahasiswa agar mereka tetap fokus pada studinya, jangan terlibat dengan Gerakan-gerakan politik ,” kata Dave.

Gerakan kelompok Kriminal bersenjata atau KKB saat ini semakin brutal berbagai kekerasan dan teror terus dilakukan kelompok yang disebut sebagai kelompok teroris tersebut. Bahkan tidak maen-maen kelompok tersebut di dukung oleh oknum beberapa pejabat daerah di Papua.

 

Dave Akbarsyah Fikarno Laksono mengaku berang dengan adanya aksi teroris yang bernama KKB di Papua.

Dave mengungkapkan, adanya oknum pejabat tinggi yang terlibat dalam melakukan penyerangan, merusak fasilitas umum, dan fasilitas sosial untuk berbagai kepentingan.
“Masalah ini adalah tugas aparat keamanan untuk membukanya,” ujarnya, Kamis (23/9/2021).

Dave meminta Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI memantau dan mengumpulkan data serta bukti dugaan keterlibatan pejabat daerah itu, kata dia kalau sudah ditemukan bukti maka harus diproses secara hukum.

Tak hanya itu, dia meminta BIN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) mendeteksi aliran dana yang membiayai aktivitas Gerakan teroris KKB di Papua.

Pemberantasan KKB di Papua

Sementara itu, Anggota I DPR fraksi PDIP Efenndi Simbolon menilai strategi Indonesia untuk mengatasi gerakan referendum di Papua jauh tertinggal. Pelabelan teroris terhadap KKB dianggap justru tidak tepat dilakukan pemerintah.

“Pada dasarnya kalau melihat dari strategi kita saat ini memang jujur saya melihat kita tertinggal ya dari gerakan -gerakan referendum itu,” kata Efendi dalam diskusi bertema’ Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Gedung DPR RI, Senayan, Jakpus, Kamis (23/9/2021).

Politisi PDIP ini mengaku pelabelan teroris terhadap pihak-pihak yang menyuarakan refendum atau KKB justru malah mengkerdilkan. Namun, kata dia pihak KKB bukan sebagai teroris.

“Kita kadang ingin mengeneralisir menghadapi masalah di Papua itu seperti teroris di tempat lain di wilayah Indonesia . Saya kira menurut saya agak keliru lah Mahfud CS,” ucapnya.

“Agak keliru kata saya Mahfud MD CS,” imbuhnya.
ffendi mengaku apa yang terjadi di Poso dan di Papua sangat berbeda sehingga jangan mudah menterminologikan teroris di Papua.

Ia mencontohkan jangan mudah menterminologikan teroris di Papua sama kelompok yang ada di Poso. Effendi menilai apa yang terjadi di Papua sangat berbeda.
Lebih lanjut kata dia, gerakan KKB di Papua sering menyampaikan suarannya di sidang-sidang PBB.

“Kita agak sulit menarik simpati dari masyarakat yang boleh dikatakan masih banyak yang berpihak ke perjuangan kelompok yang menginginkan refendum atau kemerdekaan melalui refendum,” tegasnya.

 

BACA JUGA : https://nawacitapost.com/hukum/2021/09/24/lewat-bin-dan-ppatk-bongkar-aliran-dana-kkb-dari-oknum-pejabat-di-papua/