Dukung PSI dan PDIP, Ferdinand Bongkar Kebohongan dan Penyimpangan Anies Baswedan Soal Formula E

0
241
Kredit Foto: Instagram/ferdinand_hutahaean

Jakarta, NAWACITAPOST– Poltisi Ferdinand Hutahean mendukung langkah PSI dan PDIP dalam menyuarakan aspirasinya melalui hak interpelansi terhadap Gubernur DkI Jakarta, Anies Baswedan terkait Formula E.

“ Selamat berjuang PSI dan PDIP. Meski kita duga di paripurna akan mentok, tapi setidaknya publik akan tau sikap dan pandangan partai2,” kata Ferdinand melalui akun Twitternya @Ferdinand Hahean3,dikutip NAWACITAPOST, Senin ( 27/9/2021).

Ferdinand juga menilai akan terlihat parpol yang melindungi dugaan penyimpangan yang dilakukan Anies Baswedan

“Kita akan lihat partai apa saja yg melindungi dugaan penyimpangan..!! Dan kita akan lihat apakah Gubernur Jakarta memang pembohong atau jujur,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi marsudi mengatakan, bahwa pihak Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta menyetujui pelaksanaan rapat paripurna mengenai penjelasan lisan dan hak interpelasi tentang penyelenggaraan Formula E.

“Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta menyetujui pelaksanaan rapat paripurna mengenai penjelasan lisan dan hak bertanya (interpelasi) tentang penyelenggaraan Formula E yang akan digelar besok, 28 September 2021,” kata Prasetyo melalui akun Twitternya ,

Diketahui sebelumnya, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie melalui videonya yang diunggah di kanal youtube PSI mengajak semua masyarakat dan pihak untuk mendukung hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait Formula E.

Grace juga meminta semua pihak termasuk masyarakat untuk mengawasi isu Formula E di media sosial, maka dirinya sangat optimis hak interpelasi akan segera disahkan.

Bukan tidak mungkin, dengan hak interpelansi Formula E dibatalkan, uang pajak milik rakyat dapat diselamatkan,” kata Grace Natalie.

BACA JUGA : https://nawacitapost.com/hukum/2021/09/17/hak-interpelasi-formula-e-potensi-jebloskan-anies-baswedan-ke-kpk/

Selain itu, Grace Natalie mengajak warga Jakarta menggunakan hak suaranya untuk mendesak DPRD DKI Jakarta melakukan interpelasi atau hak tanya kepada Gubernur DKI Jakarta atas rencana penyelenggaraan Formula E.

“Saya ingin men-challange warga DKI Jakarta bahwa suara kamu bisa dipakai untuk memaksa yang tidak mau mendukung interpelasi Formula E agar balik badan dan mendukung dilaksanakannya interpelasi,” katanya dikutip dari video unggahan akun Instagram @psi_jakarta, dikutip Nawacitapost Rabu (15/9/2021).

Grace menilai, penyelenggaraan Formula E dengan biaya mencapai Rp1 triliun tidaklah tepat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Menurutnya, anggaran harus digunakan dengan bijak dan hati-hati karena krisis akibat pandemi dirasakan di seluruh sisi kehidupan masyarakat.

“Agar ketika ada kebutuhan darurat, kita masih mempunyai kemampuan untuk membiayainya,” kata Grace.

Dengan demikian, warga DKI Jakarta mempunyai hak untuk mengawasi penggunaan anggaran atau APBD DKI Jakarta. Anies Berpotensi Diseret KPK
Menunggu Aduan KPK Soal Formula E.

Pendapat lain juga datang dari Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research (CYPR) Dedek Prayudi menanggapi KPK yang menunggu aduan KPK ajang Formula E di Jakarta.

Dedek menilai KPK seharusnya cepat bergerak usai Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran.

Untuk sesuatu yang sudah jelas benderang ini, KPK seharusnya bersifat proaktif bukan pasif dengan menunggu aduan,” kata Dedek dikutip Genpi.co, Rabu (15/9/2021).
Dedek menyebutkan ajang balap mobil listrik itu memang bisa terindikasi KPK.

Menurut dia, ajang Formula -E telah menghabiskan anggaran cukup besar, tetapi tidak jelas sampai saat ini.

Dia mengaku bahwa Gubernur DKi Jakarta, Anies Baswedan tidak transparansi tentang anggaran yang tidak masuk RPJMD Jakarta itu.

Sementara itu, disisih lain, KPK membuka ruang pengaduan untuk dugaan penyimpangan Formula E.Saluran pengaduan dibuka KPK agar validasi informasi dapat segera ditindaklanjuti.

Bahkan, KPK memberikan ruang bagi pihak yang ingin menyampaikan aspirasi soal penyimpangan dana Formula E. Terkait aksi demo beberapa waktu lalu KPK akan menerima semua masukan dan saran soal Formula E.

“KPK mendorong agar penyampaian aspirasi berupa pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ali menjelaskan hal ini penting karena KPK bisa segera memeriksa validasi dan kelengkapan informasi awal yang diadukan.

Untuk diketahui, Gelaran Formula E yang ditargetkan Juli 2022 memang masih jadi polemik. Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI mewacanakan mengajukan hak interpelasi atas Formula E.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengajak warga Jakarta menggunakan hak suaranya untuk mendesak DPRD DKI Jakarta melakukan interpelasi atau hak tanya kepada Gubernur DKI Jakarta atas rencana penyelenggaraan Formula E.

“Saya ingin men-challange warga DKI Jakarta bahwa suara kamu bisa dipakai untuk memaksa yang tidak mau mendukung interpelasi Formula E agar balik badan dan mendukung dilaksanakannya interpelasi,” katanya dikutip dari video unggahan akun Instagram @psi_jakarta, dikutip Nawacitapost Rabu (15/9/2021).

Grace menilai, penyelenggaraan Formula E dengan biaya mencapai Rp1 triliun tidaklah tepat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Menurutnya, anggaran harus digunakan dengan bijak dan hati-hati karena krisis akibat pandemi dirasakan di seluruh sisi kehidupan masyarakat.

“Agar ketika ada kebutuhan darurat, kita masih mempunyai kemampuan untuk membiayainya,” kata Grace. Dengan demikian, warga DKI Jakarta mempunyai hak untuk mengawasi penggunaan anggaran atau APBD DKI Jakarta.

APBD DKI Jakarta adalah uang rakyat. Uangnya bro dan sis semuanya. Oleh karena itu kita berhak dan bahkan harus tahu untuk apa penggunaan uang tersebut,” imbuhnya.

Adapun, mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, hak interpelasi tertuang dalam Bab VIII Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD Bagian Kedua Pasal 120.

Pasal 120 ayat (1) menjelaskan, bahwa hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta bedampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Hak interpelasi diusulkan paling sedikit 15 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi,” bunyi Pasal 120 Ayat (2).

Berdasarkan syarat tersebut, Fraksi PSI dan PDIP telah memenuhi syarat pengusulan hak interpelasi, yakni 33 anggota. Masing-masing anggota terdiri dari 8 orang Fraksi PSI dan 25 orang Fraksi PDIP.

Namun, tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut bergabung bersama dengan PDIP dan PSI terkait pengajuan interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.