Baca Juga : Wow ! 3 Tahun Menjabat Gubernur DKI Jakarta, Kekayaan Naik Hampir 3 Kali Lipat, Ferdinand : KPK dan PPATK Harus Periksa Anies Baswedan
Isu Jakarta untuk Plt, menarik bukan hanya dicermati. Selain tumpuan toleransi adalah barometer segala aspek yang berefek ke daerah. Dibutuhkan figur yang bisa membuat rasa aman, nyaman dan menegakan hukum tanpa pandang bulu.
Mungkin ada sejumlah nama yang bisa dimunculkan dalam kaitan Plt. Tetapi, melihat rekam jejak pada kurun waktu satu satu tahun terakhir ini, 2020. Nama eks Pangdam Jaya, kini Pangkostrad Letjen Dudung Abdurahman perlu masuk nominasi urutan utama dan pertama.
Dudung termasuk dari keluarga yang baik dan dermawan, dari keluarganya yang mewakafkan tanah untuk Pondok Pesantren Majaalis Al-Khidhir di Klapanunggal Bogor yang diasuh oleh Asy-Syaikh Muhammad Al-Khidhir, dan pria yang masih ada keturunan Sunan Gunung Jati dari P. Sumbu Mangkurat Sari, mampu menterjemahkan perintah Jokowi, secara tepat. Yang mana, saat itu, kepulangan Rizieq Shihab, menjadi eforia dikalangan para simpatisan dan pengikut setianya.
Bahkan, bandara Soekarno Hatta kala kedatangan Rizieg dipadati dan membuat kemacetan dan kerusakan disekitar bandara tersebut. Belum lagi Baliho bergambar Rizieg terpampang jelas disepanjang jalan utama di Jakarta. Tak ada yang berani mengusiknya, dan seakan kemenangan sudah digenggam eks FPI.
Namun, tak butuh waktu lama. Dudung perintahkan baliho yang tak berizin dan mengganggu ketertiban, dicopot dan diturunkan. Hanya dalam waktu satu minggu, semua atribut berbau Rizieq lenyap dan terkubur ditelan bumi. Bahkan markas utama FPI tak terdengar suaranya sampai sekarang ini.
Akhirnya pada Desember 2020, FPI berdasarkan UU dibubarkan secara resmi di era pemerintahan Jokowi.
Terkait Plt Gubernur, Dudung telah mengemban tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta dengan tepat dan benar. Maka semua warganya yang terdiri dari berbagai umat beragama telah merasakan keamanan yang nyata bukan slogan dan kata-kata di atas kertas. Maka Jenderal toleransi itu tepat untuk membuat rasa aman warga Jakarta untuk memimpin sebagai Plt Gubernur.
Terkait itu, seperti dilansir CNNIndonesia.com, terkait penjabat kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024, pemerintah buka opsi adanya penunjukan perwira tinggi TNI dan Polri jadi penjabat Gubernur.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan dalam keterangannya mengatakan, penunjukan TNI-Polri diperbolehkan undang-undang, Kemendagri selaku pihak yang berwenang bisa saja mengambil opsi tersebut, tentu harus berdasar UU.
“Yang paling utama adalah kita memperhatikan aturan. Bagaimana diatur, baik oleh undang-undang, peraturan pemerintah, itu yang kita lakukan terlebih dahulu,” ujar Benni, mengutip CNN pada Kamis, 24 September 2021.
Sebagai contoh kata Benny, saat menunjuk Mayjen TNI Soedarmo sebagai Pj. Gubernur Aceh dan Irjen Carlo Tewu sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat.
